Beranda ASPIRASI Tuntut PT. PLM Keluar, FP2B Masukan Surat ke-ESDM, DLH, DPRD Provinsi, &...

Tuntut PT. PLM Keluar, FP2B Masukan Surat ke-ESDM, DLH, DPRD Provinsi, & POLDA

332
0
Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) saat berkunjung ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara. Selasa, (15/01/2019)
Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) saat berkunjung ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara. Selasa, (15/01/2019)

WONUABOMBANA.COM, RAROWATU UTARA – Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) kembali menuntut dengan tegas PT. Panca Logam Makmur (PLM) agar segera meninggalkan area kerja mereka. Sebab, dalam orasi/demo yang telah mereka lakukan pada hari Senin (7/01/2019) kemarin, perkumpulan ini mengklaim, keberadaan perusahaan tersebut di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sultra, hanya menimbulkan kesengsaraan yang nyata bagi masyarakat.

Kalaupun ada yang merasa senang dengan kehadiran perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Emas ini, tekan Massa aksi, itu hanya sebahagian kecil saja, atau oknum tertentu. Diantara isi poin tuntutan mereka yakni: Hilangnya lahan pertanian dan peternakan masyarakat sekitar yang berada dibibir perusahaan akibat dampak oleh Perusahaan Tambang yang membangun fasilitas pendukung diatas lahan masyarakat yang mereka (perusahaan) kelola.

Dimana dalam orasi FP2B kemarin melalui Koordinator Lapangan (Korlap) Hasra SKM., secara tegas dan lantang mengatakan jika PT. PLM berdasarkan surat keputusan Bupati Bombana Nomor: 376.a Tahun 2008 tentang pemberian Izin pertambangan Eksploitasi bahan galian Emas DMP, untuk jangka waktu 5 Tahun berlaku sejak dikeluarkan surat tersebut, sudah tidak ada perpanjangan lagi. Maka dengan begitu, Izin Pertambangan PT. PLM sudah tidak berlaku lagi.

Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) saat melakukan demonstrasi di Perusahaan PT. Panca Logam pada hari Senin, 7 Januari 2019.

Tapi yang aneh katanya, berdasarkan pantauan (FP2B), pihak Panca Logam Group, masih aktif melakukan aktivitas produksi diatas wilayah yang sudah tidak memiliki Izin pertambangan Eksploitasi bahan galian Emas. Bahkan yang lebih parah sambung Gunawan Umar,ST., dalam orasinya, dia menduga keras bahwa PT. PLM masih menggunakan Merkuri (raksa) dalam proses produksi.

Sehingga atas alasan tersebut, maka Hasra dan Gunawan Umar memberikan ultimatum pasca demo. Bahwa dalam kurun waktu 10 hari PT. PLM harus segera keluar meninggalkan area Desa Wumbubangka. Kalau tidak?, (Mereka-red) akan ke tingkat Provinsi dalam rangka berkoordinasi dalam bentuk surat aduan langsung ke Gubernur melalui Dinas Pertambangan/ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD Provinsi, dan terakhir masuk juga ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (POLDA).

Namun yang menarik disini, ancaman massa aksi FP2B kemarin (7/01/2019) ternayata bukan hanya sekedar omong doang. Buktinya, Selasa (15/01/2019), Hasra dan Gunawan Umar turun langsung ke Provinsi memasukan surat aduan yang ditemani langsung oleh Tokoh Masyarakat Desa Wumbubangka yang terkena dampak langsung polusi pertambangan.

Baca Juga : IUP Mati, (PT. PLM) Dituntut Segera Hentikan Segala Bentuk Aktifitas

“Kami sudah cukup puas dengan respon dari Dinas terkait yang ada di Provinsi. Apalagi Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Kepala Dinas pertamabangan/ESDM yang telah menerima kami dangan baik”, kata Hasra yang juga tidak lain sebagai warga Desa Wumbubangka.

Tidak ketinggalan, Syarifudin M yang akrab disapa Om Juki sebagai perwakilan Tokoh Masyarakat setempat yang telah merasa dirugikan sejak masuknya Perusahaan Panca Logam Group, sangat senang setelah berhasil bertemu dengan Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Sultra.

Didepan Kadis, dia bersikeras agar PT. PLM segera keluar. Pasalnya, lokasi yang ditempati oleh perusahaan dan dijadikan lokasi perkantoran adalah lahan milik masyarakat Desa Wumbubangka, begitupun lahan sekitar yang masuk kedalam area perusahaan itu semua lahan masyarakat. Akan tetapi, hingga matinya IUP perusahaan, tidak pernah ada upaya penyelesaian yang jelas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 Pasal 100 ayat (1 dan 2), Pasal 106 ayat (1).

“Saya minta kepada Pak Kadis, tolonglah kami. Sebab, kami selaku masyarakat Desa Wumbubangka sudah sangat resah sejak adanya perusahan Panca Logam Group. Masalahnya, yang tadinya sumber air irigasi buat persawahaan selama belum masuk perusahaan, masih baik-baik saja. Tapi sekarang apa?, sudah bertahun tahun kami tidak bersawah lagi. Sementara kami sebagai petani, Sawah adalah tempat makan kami. Belum lagi soal penggunaan merkuri yang mereka lakukan, padahal itukan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan itu adalah sebuah pelanggaran. Dengan kondisi ini, salahkah bila kami meminta perusahaan keluar saja?”, tegas Juki di Ruang kerja Kadis ESDM Provinsi Sultra.

Biarpun begitu sambung Juki, dirinya pula menyadari kalau semua ini katanya tidak akan semudah itu bertemu dengan Gubernur atau yang mewakili jika tak ada orang yang menjadi penghubung. Untuk itu, dirinya taklupa mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya terhadap Gufran Kapita. Oleh karena, berkat campur tangan beliau koneksi ini bisa ada, tutupnya. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here