Beranda BOMBANA Ternyata, Integrasi Kartu “Jamkesda” Ke-JKN KIS Bombana Meninggalkan Utang

Ternyata, Integrasi Kartu “Jamkesda” Ke-JKN KIS Bombana Meninggalkan Utang

175
2
Petisi Medis & Paramedis BPJS Kab. Bombana
Petisi Medis & Paramedis BPJS Kab. Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Pemerintah Kabupaten Bombana baru saja menerima UHC JKN KIS Award 2018 di Hotel Grand Marcure Kemayoran Jakarta Pusat Rabu 23 Mei 2018 kemarin, yang diwakili oleh Waki Bupati Kab. Bombana Johan Salim SP. Terkait suksesnya Dinas Kesehatan mengintegrasikan dari kartu JAMKESDA ke-JKN KIS, cukup membanggakan dan mengaharumkan nama Kabupaten Bombana ke-tingkat Nasional.

Dimana, dari target BPJS Pusat dalam satu Kabupaten/Kota yang memiliki kartu JKN KIS harus mencapai 95 persen, sementara Bombana mampu tembus di angka 96,4 persen. Itulah yang menjadi acuan Pemerintah Pusat memberikan piala (UHC JKN KIS Award 2018) dari Mendagri terhadap 4 Kabupaten/Kota di Sultra tanpa terkecuali Kabupaten Bombana. Namun ironisnya, ternyata Jasa JAMKESDA untuk Medis dan Paramedis di Bombana dari tahun 2017 hingga detik ini belum juga dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Informasi ini juga dibenarkan oleh dr. Sunandar selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saat ditemui di Ruang kerjanya beberapa minggu lalu mengatakan bahwa untuk pembayaran Jasa JAMKESDA untuk Medis dan Paramedis belum dibayarkan sebab memang belum dianggarkan ditahun 2017, bahkan anggaranya tidak ada katanya dengan nada lantang.

“Saya sudah klarifikasi masalah ini, hanya saja mereke sudah pada ketakutan ini. Bagaimana mau dibayarkan kalau memang belum ada anggarannya dan belum dianggarkan”, tegas Sunandar.

BACA JUGA :  Pemda Bombana Raih Penghargaan Kemendagri

Katanya, memang ada yang sudah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan, tapikan itu hanya 1,1 Milyar. Itupun untuk membayar tagihan di Rumah Sakit Umum Bahteramas (Provinsi). Namun untuk 22 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana nanti dianggarkan diperubahan tahun ini (2018).

Terkait informasi yang beredar dari Heryanto SKM., Komisi III DPRD Bombana yang membidangi Kesehatan mengklaim bahwa sudah mencairkan dana untuk rumah sakit?, Sunandar kembali menegaskan, “Itu memang benar sudah ada anggaran yang cair tapi hanya 1,1 Milyar untuk membayarkan tagihan Bahteramas. Diakan mau maju, jadi dia mencari simpati mohon maaf”, tandasnya.

Lanjutnya, mereka (Medis dan Paramedis) memang sudah ajukan klaimnya, tapi inikan tidak ada uangnya, tidak ada dianggarkan di RKA dan DPA. Jadi, kata Sunandar, kalau mereka masih saja berandai-andai dan masih ngotot, dirinya akan melaporkan balik sebagai pencemaran nama baik.

“Saya sudah klarifikasi di Polda, Polres dan Kejati mau proses bagaimana, kalau memang uangnya tidak ada. Hanya saja saya yakin ada teman sejawat di Rumah Sakit yang jadi provokator”, ujarnya.

Sehingga Sunandar berharap agar Medis dan Paramedis bisa bersabar. Sebab, ini tetap akan dibayarkan. Bahkan dirinya mengklaim pada saat Audit BPK sudah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk dibayarkan Klaim JAMKESDA R.S Umum Daerah Bombana sebanyak 3,2 Milyar lebih.

Namun, kalau masih saja mereka ngotot, dirinya akan berkomunikasi dengan Bupati Bombana dan mencabut insenda Daerah yang diberikan untuk Medis dan Paramedis. Untuk apa dibayarkan kalau tidak melayani masyarakat Bombana dengan baik, kata Sunandar.

Akan tetapi, keterangan dari salah satu Dokter yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya sangat heran kenapa uangnya bisa tidak ada dan kenapa tidak dimasukan kedalam DPA?,. Sementara katanya mereka melayani masyarakat UGD 24 jam dan tidak jarang mereka dimarahi oleh pasien kalau sedikit terlambat pelayanan. Giliran mereka menuntut hak, lalu jawabannya bilang tidak ada anggaran.

“Tolong hargai kerja keras kami. Bagaimana menghargai itu, ya dengan cara tolong bayarkan jasa kami. Jangan kami dipaksa kerja mati-matian UGD buka 24 Jam, terima pasien berdarah-darah kalau pelayanan sedikit terlambat kami dimarahi. Namun hasilnya apa, kami dipekerjakan seperti BABU bekerja tanpa dibayar”, ujar (dr) dengan ekspresi sedih dan mata berkaca-kaca.

Lanjut (dr), bisa dibayangkan dengan tidak dibayarkannya jasa JAMKESDA (Mereka-red), Insentif hanya dari BPJS yang sebanyak Rp.2 juta biaya hidup perbulan mana cukup?,. Belum lagi bayar tagihan kos, lampu, air dll, ini sangat berat katanya.

Dia hanya heran, kalau jasa JAMKESDA 2017 saja nanti dibayarkan diperubahan 2018, bagaimana dengan sekarang, berarti menyeberang tahun lagi. “Kemarin pernah ada kisruh, tentang obat. Beliau bilang melalui Direktur, bahwa ada 2 bagian Rumah Sakit yang tidak Tanda Tangan untuk Klaim JAMKESDA 2017 dari bagian UGD dan Poliklinik sehingga menghambat pencairan dana JAMKESDA di Dinas Kesehatan. Namun buat saya, ini hanya semacam mencari kambing hitam dan seolah menyalahkan internal rumah sakit”, tegas (dr).

Sambungnya, terkait tanda tangan itu, terjadi sekitar bulan 5 atau bulan 6. Namun setelah dirinya menanyakan ke teman yang lain di UGD dan Poliklinik kata mereka tidak ada hubunganya masalah pencairan JAMKESDA dengan “tanda tangan itu”. Sebab, Dokter itu sudah tanda tangan.

Tambahnya lagi, jadi kalau mau disalahkan UGD dan Poliklinik, itu tidak masuk akal. Kalau memang belum dimasukan di DPA, kenapa tidak diberikan alasan konkrit?, dan perubahan itu kapan?, bulan berapa?, kalau pengalaman tahun kemarin, masuk perubahan antara bulan 10-11 baru pembahasan, sementara bulan 12 baru ada pencairan.

“Yang jadi pertanyaan sekarang, dengan defisitnya anggaran yang turun di Rumah Sakit, kami dari semua (dr) pernah membahas masalah ini. Sebab, kami peduli dengan operasional Rumah Sakit kedepan. Hanya saja, yang jadi pertanyaan, apakah Operasional Rumah Sakit akan mampu bertahan hingga pencairan dana JAMKESDA setelah perubahan nanti?,. Saat sekarang saja, beberapa stok obat sudah habis. Sehingga untuk menutupi utang, harus ngutang lagi”, paparnya.

Contohnya saja, bulan 2 dan 3 tahun ini (2018), jelasnya R.S sempat kehabisan obat bahkan obat-obat yang biasa saja, seperti obat Muntah dan Obat Lambung itu tidak ada. Akhirnya pasien harus keluar beli di Apotek luar padahal memiliki Kartu BPJS.

“Sementara dari Kementerian Kesehatan sendiri telah menegaskan, bagi yang memiliki kartu BPJS, tidak boleh beli obat diluar. Tapi karena tidak ada stoknya, yah terpaksa pasien harus beli di Apotek luar. Namun, biarpun jasa JAMKESDA kami belum dibayarkan, secara sukarela bila ada pasien JAMKESDA yang datang tetap saja kami melayani mereka. Bahkan info barusan yang saya dengar, Apotek berutang ke Distributor Obat sekitar 500 juta”, pungkasnya. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here