Beranda BOMBANA SK Bupati Bombana Atas Kenaikan Pajak, Bisa jadi Dibatalkan DPRD?

SK Bupati Bombana Atas Kenaikan Pajak, Bisa jadi Dibatalkan DPRD?

140
0
Andi Firman, SE, M.Si - Ketua DPRD Kabupaten Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Adanya penyesuain Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bombana Nomor : 121 Tahun 2019 yang diduga jadi rujukan naiknya pajak hingga mencapai 300 persen rupanya tanpa koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat selaku lembaga repsentasi Masyarakat. 

Menyangkut persoalan ini, tidak sedikit Masyarakat Bombana yang mengeluh atas kenaikan pajak mereka yang jauh dari pembayaran sebelumnya (Naik drastis). Bahkan adapula yang sampai menuding (DPRD) selaku perwakilan mereka terkesan menutup mata dan telinga.

Namun semuanya terjawab setelah Ketua DPRD Bombana Andi Firman memberikan keterangannya pada saat disambanngi di Ruang Kerjanya oleh Sejumlah Waratwan yang tergabung dalam Jurnalis Online Bombana (JOB) Selasa (16 Juli 2019).

“Pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait masalah kenaikan pajak. Olehnya itu, sesegera mungkin DPRD Bombana akan melakukan pemanggilan terhadap pihak BKD Bombana untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Nanti pada saat RPD, dari pihak BKD harus menjelaskan apa tolak ukur Pemda sehingga menaikan Pajak serta berapa besaran Nilanya”, ungkapnya seraya memberikan penegasan.

Baca Juga : Baruga Moico Bombana, Sudah Panas Seperti Oven, Bermasalah Lagi

Dia pula kembali menegaskan jika selama ini secara kelembagaan, pihaknya tidak pernah menerima konfirmasi terkait rencana penyesuain (NJOP) yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah 

“Secara kelembagaan kami tidak pernah dikonfirmasi, memang kami sudah perdakan tapi didalam perda itu tidak disebutkan nilai atau angka. Jadi, kita sebagai lembaga DPRD dalam fungsi pengawasan tetap akan melakukan pengkajian terkait hal ini” pungkasnya.

Tak  samapi disitu saja, Politisi dari Partai Berlambang Matahari yang telah memasuki Dua Periode ini juga menuturkan, jika dalam RDP nanti ditemukan ada “Kesalahan prosedural” terkait penetapan penyesuaian NJOP maka, pihak DPRD Bombana punya hak untuk mengeluaran rekomendasi untuk membatalkan surat keputusan yang menjadi dasar penyesuaian NJOP.

” Nanti di RDP kita akan lihat perkembangannya, jika terjadi cacat prosedural, ya kami bisa saja mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan SK itu” tutupnya. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here