Beranda Industri Proses Masuknya PT. Artha Mining Industry di Bombana

Proses Masuknya PT. Artha Mining Industry di Bombana

565
1
Kepala BAPPEDA Bombana
Kepala BAPPEDA Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Proses masuknya PT. Artha Mining Industry di Desa Liano, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, SULTRA, yang bergerak dibidang Industry (Smelter) pengolahan Nikel dengan luasan wilayah sekitar 117 Ha dari Dinas Perizinan (BP-PTSP) dan Instansi terkait rupanya sudah mengeluarkan izin.

Bahkan dari (Mereka-red) menyatakan kalau area tersebut masuk Alokasi Penggunaan Lain (APL) atau lokasinya boleh untuk dikelola. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Kepala Bidang Perekonomian (SDA) Infrastruktur dan Kewilayahan (BAPPEDA), Nur Alaina Samad.

“Dalam hal ini dari pihak perusahaan kan bermohon ke (PTSP) dan salah satu proses pengurusan itu, disitu membutuhkan rekomendasi kesesuaian Tata Ruang. Akhirnya, pihak (PTSP) membawa surat ke TKPRD dimana ketuanya adalah sekretaris daerah”, ujar Kabid Nur Alaina Samad.

Nah, di BAPPEDA diproses sesuai kesesuaian ruang. Apakah sesuai dengan RT-RW dari segi Ruang kemarin PT. Artha Mining Industry itu berada di Areal Penggunaan Lain (APL)”, katanya di Ruang Kerjanya (senin 28/Mei/2018).

BACA JUGA :  Ka. Pertanahan: Smelter di Mata Oleo Masuk Kawasan Industri

Sambungnya, adapun terkait dampaknya, itu bagian dari Tim Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebab, dari BAPPEDA sendiri hanya sebagai pemberi Rekomendasi terkait Izinnya saja.

Katanya kalau luasanya sudah lebih dari 5 Ha berarti prosesnya itu harus melalui AMDAL. Dan itu akan dibawah ke Provinsi. Adapun Nomor surat rekomendasi dari BAPPEDA yakni: No. 9 Bulan 4 Tahun 2018. Tegasnya, rekomendasi ini tidak hanya dikeluarkan, namun sudah berdasarkan survei di lapangan.

Yang turun kelapanganpun untuk survei tutur Nur Aini, itu melibatkan Instansi terkait atau Lintas Sektor. Seperti: Dinas Perikanan dan Dinas PU.

Sementara dihari yang sama Kepala Badan (Ka) BAPPEDA Drs. Sukarnaeni Arif M.Si mengatakan semua yang ingin menanamkan investasinya kesuatu Daerah selama itu niatnya baik, tidak bisa dilarang. Sebab, itu adalah salah satu Pilar Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, menurutnya sembari tersenyum.

“Kalau kita sepakat dengan  pihak ke-tiga (Perusahaan), Kalau hanya sekedar tenaga buruh/kasar yang tidak membutuhkan knowledge yang tinggi misalnya, harus diambil dari putra daerah jangan lagi dari luar”, tegasnya.

Namun, itu hanya ukuran sederhananya, bila anak daerah punya kemampuan, punya skill, mampu sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri, kenapa tidak?, sambung Kepala Badan.

Akan tetapi bila ada yang “Demo” katanya, tidak bisa juga langsung dislahkan. Sebab, pada umumnya masyarakat sudah banyak melihat perusahaan yang tidak berkomitmen dengan Perjanjian Awal.

“Yah, tergantung niatnya lah”, singkatnya.

Lanjutnya, tapi masyarakat juga tidak bisa Pesimis atau meng-generalisir semua “Perusahaan”. Karena menurut Sukarneni (K.a Badan), tidak semua juga Perusahaan Industry demikian. Contohnya di Soroako, disana bagus kok, pungkasnya. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here