Beranda BOMBANA Plt. Kades Tahi Ite Diduga Tabrak Aturan

Plt. Kades Tahi Ite Diduga Tabrak Aturan

90
0
Tahi Ite

WONUABOMBANA.COM, RAROWATU – Pelaksana Tugas (Plt.) Kades Tahi Ite, diduga oleh warganya ingin mencoba menabrak/melanggar aturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 10 Tahun 1984 Tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan. Serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bombana. Dan begitu juga yang termuat dalam Pasal 2 BAB II Pembentukan Batas Wilayah, Ibu Kota Dan Jumlah Penduduk.

Maka, Desa Tahi Ite sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 terdiri :

1.Dusun Pu’u Tampate
2.Dusun Kasutahi
3.Dusun Mata E’e
4.Dusun Polodu.

Namun ironisnya, ungkap (AS) kepada media Wonuabombana.com, malah Plt. Kades Tahi Ite, memaksakan kehendak ingin memasukan Dusun Baru (Tabarani) yang sudah jelas-jelas dari wilayah desa lain yakni Rau Rau, Katanya.

“Berdasarkan aturan yang ada sudah jelas bahwa dusun Tabarani itu masuk wilayah Desa Rau-rau dan batasnya sudah jelas. Yang kedua, Desa Tahi Ite itu bukan desa pemekaran dari desa Rau-rau, hanya peningkatan status. Dari persiapan menjadi desa definitif. Jadi perda itu harus ditegakkan”, Tegas AS yang ikut serta disahuti teman AS (Tokoh Masyarakat) desa Tahi Ite, Senin 23/04/2018.

Bahkan tambah mereka, aparat desa seharusnya diambil dari dusun atau desa setempat jangan diambil dari luar. “Kenapa justru aparat desa diambil dari luar desa, sementara perdanya sudah jelas. Tidak boleh mengangkat aparat diluar daripada Tahi Ite”, Tandas AS dan Kawan-kawan.

Tegasnya, bila persoalan ini tidak ada Putusan, maka pihaknya akan lanjut ke-tingkat Provinsi. “Kalau Pelaksana Kepala Desa tidak sanggup menyelesaikan persoalan itu, ya berarti Pelaksana Kepala Desa harus diganti”, geram AS.

Dimana untuk diketahui, Laporan mereka (AS) telah berkoordinasi dan konsultasi ke DPRD Kabupaten Bombana. Adapun yang menemui mereka adalah lintas komisi bahkan ada juga komisi III. Sehingga mereka (AS) diagendakan untuk Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Senin, 23/4/2018. Dan RDP kali ini, belum ada keputusan. RDP selanjutnya diagendakan Senin Depan tanggal 30 April 2018. (w/b)

BACA JUGA :  FPWB Gelar Pertemuan Dengan 2 Tokoh Paling Berpengaruh Di Bombana

Pewarta : SUMARDIN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here