Beranda BOMBANA Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Bombana, Diduga Lakukan Pungli

Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Bombana, Diduga Lakukan Pungli

459
0
Sahrun, ST., (Kemeja Putih) - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Sultra. (Sabtu, 18 Agustus 2018)
Sahrun, ST., (Kemeja Putih) - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Sultra. (Sabtu, 18 Agustus 2018)

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Petugas lapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga lakukan Pungutan Liar (Pungli). Sebab, pemungutan Retribusi Kendaraan yang melintas di daerah Poleang, sebagian masyarakat menganggap itu diluar kewajaran.

Dimana, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/72/2018 yang tertanggal 3 Agustus 2018, yang menugaskan 6 orang berlaku selama 3 hari atas perintah langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Bombana Sahrun ST., yang berbunyi:

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan sebagai wujud pelayanan Kemasyarkatan yang efektif dan efisien.

Dan biaya Retribusi kendaraanpun telah ditentukan hanya sebesar Rp75 ribu per unitnya.

Ini berdasarkan peraturan lama hingga kini yang masih saja diikuti tegas Sahrun ST., sejak dirinya dilantik belum ada regulasi baru, jelasnya.

Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum dan Izin Operasi Angkutan Barang.

Surat Perintah Tugas (SPT) dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di Kecamatan Poleang dan Pemekarannya.
Surat Perintah Tugas (SPT) dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di Kecamatan Poleang dan Pemekarannya.

Namun berhembus kabar bahwa pungutan yang ditarik oleh Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Bombana, diduga 2 kali lipat yakni Rp150 ribu perkendaraan, katanya.

Sehingga mencegah informasi semakin berkembang yang belum tentu itu benar adanya, membuat Dinas Perhubungan Bombana, mengundang semua Awak Media dilingkup Bombana, untuk melakukan Konferensi Pers dan mengklarifikasi pemberitaan yang telah beredar sebelumnya.

“Setelah kami dilantik, belum pernah ada Perda yang kami buat. Sebab, kami masih mengacu kepada Perda lama yakni Perda Tahun 2013. Jadi, apa yang kami lakukan saat ini, berdasarkan perda lanjutan sebagai mana yang telah diberlakukan oleh Dinas Perhubungan sebelumnya”, ujar Sahrun ST., pada saat Konferensi Pers disalahsatu Warkop yang terletak di Kasipute Rumbia.

Jadi lanjutnya, apa yang mereka lakukan sejauh ini tidak ada masalah. Pasalnya diapun telah memanggil semua kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), Semua Staf untuk gelar rapat dan mempertanyakan ulang terkait Regulasi pemungutan retribusi tersebut.

Namun, berdasarkan penjelasan semua Pegawainya, peraturan tersebut selama ini belum pernah terganti, belum ada regulasi terbaru paska Peraturan Tahun 2013 itu, tegas Sahrun.

Tidak puas sampai disitu saja, bahkan Sahrun, perintahkan kembali pegawainya yang menangani terkait Izin untuk belajar lagi ke Tingkat Provinsi tidak lain untuk belajar lagi. Apa hasilnya?, kata dia,  pasca dari sana pegawainya mendapatkan surat Standar Operasional Pelayanan (SOP). Sambungnya, akan tetapi mereka diberikan perjalanan Dinas terang Sahrun.

Dia juga, didepan Awak Media mengatakan haram bila harus mengambil uang retribusi itu. Sebab, uang itu katanya langsung disetor ke Bendahara barang bukan lewat dia.

“Saya perintahkan untuk petugas kami di Lapangan agar menulis semua jenis kendaraan, Nomor Kendaraan sampai jumlah pungutan yang ditarik. Sebab saya tidak mau kalau anggota di Lapangan melakukan pungutan diluar perda yang ada. Jadi, bila ada dilpangan yang kita temukan yang memungut diluar Perda?, yah, silahkan laporkan”, tegasnya.

Sambung Sahrun, uang yang masuk ke Bendahara Barang dari Retribusi di Lapangan, dirinya juga langsung perintahkan untuk disetor ke Kas Daerah.

Akan tetapi Sahrun ST., Kepala Dinas Perhubungan Bombana yang baru merasa geram, pasalnya Kepala Bidang yang membidangi tentang Retribusi tidak hadir saat Konferensi Pers (Sabtu 18 Agustus 2018). Meskipun sudah dipanggilnya, akan tetapi tetap saja tidak hadir. Katanya ada acara Keluarga, sementara dialah yang menbidangi ini, jelas dia jauh lebih tahu, kesalnya.

Dia juga menambahkan, kalau terkait Surat Izin bukan dikeluarkan oleh Dinas Perbuhungan. Melainkan Kantor Perizinan (PTSP) Kabupaten Bombana. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here