Beranda BOMBANA PARAH !!,, Kepala Disdukcapil Bombana Yang Baru, Tidak Diakui Kemendagri

PARAH !!,, Kepala Disdukcapil Bombana Yang Baru, Tidak Diakui Kemendagri

254
1
Ilustrasi Disdukcapil Bombana
Ilustrasi Disdukcapil Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Parah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang baru saja dilantik Ir. Hj. Andi Nur Alam MPW., ternyata “SK” nya tidak diakui oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sehingga jaringan pelayanan, atau seluruh Dokumen Kepengurusan di Disdukcapil Kabupaten bombana Hari ini Senin (4/Juni/2018) dihentikan oleh pusat/tidak ada izin pelayanan sama sekali.

Sebab, terang Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana (ANSHAR) mengungkapkan bahwa yang diakui pusat bukan “SK” saat ini atau Kadis yang baru.

Hanya saja sambungnya, dirinya tidak bisa memastikan siapa yang diakui “SK” nya oleh pusat. Yang jelasnya Tegas ANSHAR, menurut Pa Dirjen bukan (Kadis) yang sekarang, ada yang lain itu pokok permasalahanya.

“Untuk sementara pelayanan dihentikan. Sampai sesuai prosedural itu dilaksanakan, atau pa Bupati berhubungan langsung dengan Kemendagri dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Sebab, dari kami tidak bisa menyelesaikan masalah pasca jaringan diputuskan”, tegas ANSHAR (Kabid), di ruang kerjanya senin (4/Juni/2018).

BACA JUGA :  BKPSDM Bombana Dituding Pensiun Dinikan "Kadis Capil" Dengan Cara Licik

“Mulai saat ini Dokumen Kependudukan Bombana tidak boleh ada yang keluar. Ini berdasarkan telpon dari ibu WIWI selaku Koordinator Lapangan dari Kemendagri untuk SULTRA”, sambungnya.

Adapun menjawab pertanyaan terkait kepengurusan dokumen sebelumnya pasca pelantikan (Kadis) yang baru, diakui atau tidak oleh pusat?, ANSHAR kembali menegaskan, dia tidak bisa memastikan. Sebab, sebelumnya belum ada perintah langsung dari Kemendagri untuk menghentikan. Beda dengan saat ini, dirinya lansung ditelpon dari Kemendagri, katanya.

Dan ungkapnya lagi, sebagai bawahan sebelum ada larangan dari pusat (Kemendagri), dirinya tetap menjalankan tugas bila ada perintah dari atasan. “Sebagai bawahan tetap kita laksanakan eksekusi sesuai perintah. Dan waktu itu, Perintah dari Kemendagri untuk menghentikan  itu tidak ada”,.

Hal serupa pun dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bombama SYUKUR S.IP dari Fraksi Gerindra-Dapil Poleang. Pasalnya dihari yang sama senin (4/Juni), dirinya ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Bombana untuk megurus KTP dan KK masyarakat. Namun, dia kaget, disana sudah tidak ada pelayanan.

“Ini harus ditinjau kembali atau dievaluasi tidak boleh dibiarkan. Sebab, ini sudah merugikan orang banyak. Kalau memang ada masalah, harus diurus secepatnya bagaimana dan menurut dari Dinas Capil, Kadisnya memang belum connect dengan pusat”, ujar SYUKUR yang juga merupakan mantan Kepala Desa.

Untuk diketahui sebelumnya, pasca pelantikan (Kadis) yang baru, sebelum ada larangan dari Kemendagri, pihaknya telah dilaksanakan tahap “Mediasi” kata ANSHAR (Kabid), sudah pernah ada rapat yang dihadiri oleh Dirjen Kependudukan Pusat, Asisten I Bombana, Kepala BPKSDM Bombana, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bombana, Kabid Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bombana dan Ibu WIWI selaku Korlap dari pusat untuk SULTRA.

“Tahap mediasi dilakukan dalam rangka menormalisasi, yang dipimpin langsung oleh Dirjen Kependudukan. Dan hasilnya, Dirjen Disdukcapil pusat menyampaikan agar silahkan kembali untuk melakukan perbaikan kembali sesuai aturan yang tertera dalam Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian”, Jelas ANSHAR. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here