Beranda BOMBANA Nonjob ASN Dianggap Ilegal, KASN Perintahkan Pemda Bombana Untuk Kembalikan

Nonjob ASN Dianggap Ilegal, KASN Perintahkan Pemda Bombana Untuk Kembalikan

2389
0
Ilustrasi
Ilustrasi

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Mutasi atau Nonjob Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dianggap ilegal oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pasalnya, setelah adanya laporan aduan yang dimasukan para korban, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga tahap penyidikan, ternyata, pelantikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang diduga telah menabrak aturan.

Maka, simpul dari KASN, berdasarkan layangan surat yang sifatnya “Penting”, di Jakarta tertanggal 26 Desember 2018, Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana diperintahakan agar segera mengembalikan seluruh pejabat yang telah di Nonjob. Diantaranya: 33 orang Pejabat Struktural dan 42 orang pejabat Fungsional. Yaitu Kepala Sekolah (KS) SD & SMP.

Tidak main-main, terhitung 1 Minggu pertama sejak masuknya surat (KASN), maka diharuskan Pemda Bombana untuk sesegera mungkin melakukan pelantikan ulang/mengembaikan Pejabat Struktural maupun Fungsional ke Jabatan mereka semula.

Dalam surat KASN tersebut, diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan pengaduan terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN (Eselon III, IV, Guru SD dan SMP) di Lingkungan Instansi yang saudara Pimpin (Kab. Bombana). Berdasarkan hasil penyelidikan KASN, bahwa terdapat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dalam pemberhentian ASN dari dan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Atas dasar itu, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Bombana Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 
Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

(1). Meninjau kembali 5 keputusan Bupati Bombana yaitu Nomor 138 Tahun 2018, 139 Tahun 2018, 159 Tahun 2018, 310 Tahun 2018, 375 Tahun 2018, karena proses pemberhentian ASN, dalam Jabatan Administrasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 228 PP 11 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 24 PP 53 Tahun 2010.

(2). Meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 176 Tahun 2018, karena proses pemberhentian Kepala Sekolah tidak mengacu pada ketentuan Pasal 19 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018.

(3). Memberikan peringatan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana, agar dalam melakukan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan ASN, agar mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Baca Juga : Inkracht 33 Orang ASN Bombana Bermasalah Hukum, Tapi Hanya 5 Orang Dipecat

(4). Dalam hal adanya dugaan “Jual Beli Jabatan” dalam proses mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, kami akan berkoordinasi dan melimpahkan laporan dimaksud ke Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk ditangani sesuai ranah kewenangan KPK.

Atas rekomendasi yang di sampaikan KASN ini sesuai ketentuan undang-undang Nomor 5 tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib di tindak lanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Atas hasil pengawasan yang di tindak lanjuti, KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas pelanggaran prinsip “Sistem Merit” dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang di berikan dapat berupa (1) Peringatan, (2) Teguran (3) Perbaikan, pencabutan, pembatalan, Penerbitan keputusan, dan/atau Pengembalian pembayaran, (4) Hukuman disiplin untuk pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dan sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kepada media ini, salah satu korban sekaligus pelapor ke-KASN menegaskan, upaya yang mereka lakukan adalah suatu bentuk guna melawan ketidak adilan yang terjadi di Bombana. Sebab kata narasumber, Pemda Bombana telah melakukan Nonjob terhadap mereka yang tidak berdasar.

“Penjelasan Baperjaka (Badan Pertimbangan Jabatan) kepada KASN pada saat menghadiri undangan klarifikasi, katanya kami semua yang telah di Nonjob, melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Namun, pada saat diminta untuk menunjukan bukti oleh KASN, Baperjaka tidak sanggup menunjukan Berita Acara Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan kalau memang kami pernah melanggar sidang kode etik”, ungkap narasumber yang tidak ingin dicantumkan namanya dengan nada kesal. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here