Beranda BOMBANA Menagih Diluar Mekanisme, Kepala BKD: Pencairan “Jasa Jamkesda” Ditahan Dulu

Menagih Diluar Mekanisme, Kepala BKD: Pencairan “Jasa Jamkesda” Ditahan Dulu

297
0
Ditemui saat usai mengikuti rapat paripurna penetapan Raperda APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Bombana Tahun 2019 Jum'at (30/11/2018).
Ditemui saat usai mengikuti rapat paripurna penetapan Raperda APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Bombana Tahun 2019 Jum'at (30/11/2018).

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Utang Jasa Jamkesda Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bombana, Sultra, meskipun dananya telah disediakan oleh pemda setempat terkait pembayarannya, namun, dana itu belum bisa cair. Oleh karena, pihak Dinkes meminta diluar mekanisme atau yang telah disepakati.

“Karena kami tidak mau lagi ada udang dibalik batu”, ujar Darwin Ismail selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) usai mengikuti rapat paripurna penetapan Raperda APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Bombana Tahun 2019 di Kantor DPRD Jum’at (30/11/2018).

Menurutnya, tidak ada masalah terkait persoalan ini. Hanya saja tekannya, jangan lagi dicampur aduk antara kegiatan lain dengan utang.

“Saya tidak mau penarikan utang dicampur dengan kegiatan lain. Perbaiki dulu, pisahkan dulu, baru menagi kembali. Sebab, nantinya yang akan repot dan diperiksa pasti saya jika berani membayar diluar mekanisme. Masa utang 4,3 Miliar, tapi ditagih 4,9 Miliar?, kan melanggar”, tegasnya.

BACA JUGA : Utang Jasa ‘Jamkesda’ Akan Dibayarkan Bulan September Mendatang

Dia pula mengimbau pada Bendahara Dinkes, kalau mau menagi, menagilah sesuai yang ada di RKA/DPA mereka. Pasalnya, itu juga demi Efisiensi dan Efektifitas pertanggung jawaban laporan.

Kenapa “Utang Jasa Jamkesda” Bombana bisa bengkak seperti sekarang?,

Sebab, tidak adanya regulasi yang jelas yang menangani itu. Akan tetapi, Kartunya dikeluarkan terus, bahkan tanpa ada batasan. Sementara pembayaran “Jasa” Kartu tersebut dibebankan terhadap pemda. Alhasil, Kartunya membludak, dan utang memebengkak.

Bisa dibayangkan, Kartu Jamkesda seharusnya tidak berlaku lagi pasca keluarnya intruksi dari Kemenrtian Kesehatan (Kemenkes) RI., mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS JKN-KIS. Jadi, dengan begitu tidak adalagi Kartu Jaminan kesehatan lain yang boleh berlaku termasuk (JAMKESDA). Karena semuanya sudah harus terintegrasi ke program pusat.

Namun ironisnya, pasca itu, Kartunya masih saja dikeluarkan bahkan diberlakukan.

Untuk dikatahui, Utang Jasa Jamkesda yang akan dibayarkan bulan ini baru utang tahun 2017 sebesar Rp 4,3 Miliar. Adapun sisannya Tahun 2018 yang sebanyak Rp 1,3 Miliar, nantinya akan dibayarkan tahun depan (2019) jelas Darwin Ismail. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here