Beranda ASPIRASI Massa Aksi Menolak Bertemu Dengan Sekda Bombana

Massa Aksi Menolak Bertemu Dengan Sekda Bombana

845
0
Massa Aksi yang mengatasnamakan Koalisi Pejuang Keadilan Sulawesu Tenggara KPK Sul-tra Pada saat berorasi didepan Kantor Bupati Bomabana dan ditrima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin A. HS. Noy. Kamis, (20/12/2018).
Massa Aksi yang mengatasnamakan Koalisi Pejuang Keadilan Sulawesu Tenggara KPK Sul-tra Pada saat berorasi didepan Kantor Bupati Bomabana dan ditrima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin A. HS. Noy. Kamis, (20/12/2018).

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Massa Aksi yang dipimpin langsung oleh Yudi Utama Arsyad dan kawan-kawan Kamis (20/12/2018), menolak untuk bertemu dengan Perwakilan Bupati Bombana sekalipun dari Sekretaris Daerah (Sekda). Sebab, pendemo hanya menawarkan dua opsi. Yakni, kalau bukan Bupati, harus Kepala Dinas Perhubungan saja. Akan tetapi, permintaan mereka tidak terpenuhi.

Didepan Kantor Bupati Bombana, mereka (demonstran), dari Mahasiswa yang berjumlah sekitar 60 orang dari berbagai perwakilan Universitas yang ada di Sultra berorasi dengan keras dan tegas atas adanya dugaan tindakan penyalahgunaan Perda Bupati Bombana oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Yang pada akhirnya akan berdampak pada indikasi pungutan liar (Pungli).

Maka, merujuk dari itulah, Massa Aksi yang mengatasnamakan Koalisi Pejuang Keadilan Sulawesi Tenggara KPK Sul-Tra, meminta:

(1). Mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk menerangkan terkait dengan legalitas razia KPAB sesuai amanat UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) terbitan KPAB tanggal 8 Agustus 2018.

(2). Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana untuk menindaki legalitas pemeriksaan dan “Dugaan Pungli” yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada tanggal 8 Agustus 2018.

(3). Mendesak Bupati Bombana untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana karena telah terindikasi menyalahgunakan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang izin trayek menjadi KPAB.

(4). meminta lembaga sapu bersih SABER PUNGLI melakuakan tindakan hukum terkait pungli yang dilakuakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tanpa tebang pilih.

BACA JUGA : Kabid LLAJ Dishub Bombana: Dugaan Tindakan ‘Pungli’ Bisa Saja Terjadi

Usai menyampaikan orasi mereka didepan Kantor Bupati, selanjutnya pendemo bertolak menuju ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana untuk meminta, agar Dewan ikut mempresur masalah ini.

Setelah berorasi beberpa menit, mediasipun terjadi anatara massa aksi dengan pihak DPRD. Alhasil, terjadilah Rapat Dengar Pendapat (RDP/Hearing). Diskusi yang begitu alot antara Yudi Utama Arsyad dan kawan-kawan dengan Komisi II yang salahsatunya membidangi terkait perhubungan, Yudi bercerita dari awal kejadian pada Tanggal (8 Agustus 2018) hingga masalah ini mencuat kepermukaan.

“Pada saat kejadian, saya panggil anggota Dishub yang sementara melakukan rasia ke Kantor Polsek Poleang Timur untuk berdiskusi. Setelah mereka hadir, saya minta mereka menjelaskan mekanisme yang sebenarnya. Saya tanya, adakah perintah tugas?, kata mereka (Anggota Dishub) tidak ada. Lanjut saya tanya lagi, apakah mengetahui bunyi Perda Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2013?, jawabnya tidak tahu lagi”, jelas Yudi.

“Sehingga dasar itulah dari pihak Polsek langsung memanggil Kabid Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya atasnama Andi Abdullah. Setelah Pak Kabid hadir, saya bertanya kembali, apakah Bapak mengetahui kegiatan hari ini?,. Namun, jelas pak Kabid, beliau mengatakan tidak tahu menahu. Jadi, dengan alasan itu, akhirnya saya meminta kepada Dishub agar mengembalikan semua uang sopir mobil yang ditarik yang tidak sesuai dengan perda”, tegas Yudi yang tidak lain merupakan masyarakat Kecamatan Poleang Timur dari Desa Biru.

Dimana lanjut Yudi, berdasarkan Perda Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2013 tentang izin trayek, yang tertera pada perda Kabupaten Bombana Bab 4 Pasal 5 terkait dengan tarif retribusi KPAB adalah Rp 75.000/kendaraan. Akan tetapi setelah melihat tekhnis dilapangan bilangnya, diduga jumlah pembayaran retribusi KPAB yang dibebankan adalah sebesar Rp 150.000/kendaraan. Hal ini tentunya sangat tidak berdasar dan terindikasi penipuan geramnya.

Mendengar pernyatataan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bomaban yang juga hadir dan menjadi pimpinan rapat sangat mengapresiasi aksi tersebut. Menurutnya, jalur yang ditempuh oleh Mahasiswa sudah jalan yang benar dan prosedural.

“Saya salut dengan aksi ini. Bahkan selama saya disini (DPR), baru kali ini demonya murni dari adik-adik mahasiswa. Dan ini patut diapresiasi”, tegas Andi Firman Selaku Ketua DPRD setempat.

Dirinya menggaransi pertemuan RDP bukan hanya sekedar ceremonial belaka. Melainkan harus ada output atau hasil yang bisa diterima. “Insya Allah tanggal 7 Januari 2019 kami akan menggelar RDP ulang yang akan kami hadirkan semua unsur terkait. Bukan hanya dari Kedishub dan dari Mahasiswa saja, masyarakat yang merasa dirugikan harus juga hadir. Agar apa?, biar tidak bias lagi, tidak saling curiga lagi. Kalau panggilan pertama Kadishub tidak hadir, kami lakukan pemanggilan yang kedua. Kalau yang kedua masih tidak hadir?, ya terpaksa harus dilakukan pemanggilan paksa”, tukasnya.

Namun, sebelum berita ini diterbitkan, dari pewarta telah menghubungi Kadishub Bombana Sahrun ST., melalui saluran telpon. Namun Katanya dia saat dihubungi mengatakan, enggan lagi berkomentar mengenai masalah ini. Pasalnya, spenuhnya telah diserahkan ke Polda Sultra.

“Kita Tunggu saja hasil laporannya seperti apa”, singkatnya. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here