Beranda BOMBANA Kuota Terbatas, Syarat Peroleh K.I.S di Bombana Harus Ada Rujukan Dokter

Kuota Terbatas, Syarat Peroleh K.I.S di Bombana Harus Ada Rujukan Dokter

353
0
dr. Sunandar - Kepala Dinas Kesehatan Bombana
dr. Sunandar - Kepala Dinas Kesehatan Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Misi utama kartu perlindungan kesehatan yang berlaku secara Nasional yakni, BPJS JKN KIS sebenarnya diprioritaskan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Namun berhubung kuotanya sudah terbatas terkait pendanaan, menyebabkan pemerintah terutama pemda Bombana, tidak serta merta lagi mengeluarkan kartunya bila tidak ada surat rujukan dari dokter.

Dimana surat rujukan yang dimaksud disini ialah, surat dari dokter bersangkutan. Baik itu dokter Puskesmas, maupun dokter Rumah Sakit bila sedang menangani pasien yang kurang mampu, tapi tidak memiliki kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Nah itulah yang akan segera dibuatkan surat keterangan oleh dokter, yang selanjutnya dibawah ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Bombana untuk segera dibuatkan KIS.

“Itupun kalau datang bawa surat keterangan rujukan dari dokter, tidak serta merta kami akan buatkan. Melainkan kami akan kroscek dulu kebenarannya dia dirawat didokter spesialis apa?,. Kenapa harus seperti itu?, langkah ini kami ambil untuk mencegah Hal-hal yang tidak bisa kami pertanggung jawabakan”, kata dr. Sunandar Kadis Kesehatan Kabupaten Bombana, Sultra, saat ditemui di Ruang Kerjanya.

Beda halnya bagi mereka (Masyarakat) yang telah masuk kedalam program keluarga miskin versi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang sebanyak 16.000 Kepala Keluarga (KK) itu. Tahap pertama setelah diverifikasi oleh Dinkes dan BPJS ternyata sudah sekitar 75 persen masuk kedalam peserta BPJS JKN KIS atau memiliki kartu. Baik yang ditanggung oleh pusat, maupun daerah.

Adapun sisa kuota TNP2K yang tersedia kata Sunandar tinggal sekitar 6000 an. Namun, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu KIS, tidak perlu berkecil hati sambung Kadis. Sebab, secara otomatis tetap akan dicetakan kartunya. Asalkan, namanya telah masuk atau terdata kedalam program TNP2K.

Baca Juga : Dana Jasa JAMKESDA Cair, Kepala BKD Bombana: Jangan Lagi Ada Potongan

Saat ini tambahnya, tahap verifikasi TNP2K telah memasuki babak kedua yang dilakukan oleh Dinkes dan BPJS Provinsi Sultra.

Dirinya pula menekankan, jika masyarakat yang turun didata bukan lagi atas usulan pemda, melainkan data itu telah ada. Yang dikirim langsung dari pusat (BAPPENAS dan KEMENSOS) Jadi, pemda Bombana tinggal menindak lanjuti saja.

“Sudah itu yang diinstruksikan Bupati Bombana untuk segera memasukan nama-nama mereka (masyarakat), kedalam daftar (TNP2K). Dengan syarat, jika nama mereka memang terdata disitu. Biar secepatnya mendapatkan Kartu BPJS JKN KIS sehingga mendapat pelayanan yang baik”, terangnya.

Tidak sampai disitu saja sambungnya, masyarakat miskin versi TNP2K pendataannya tidak bisa ia klaim pasti dimulai sejak tahun berapa. Hanya saja, dia menduga sumber datanya dari BPJS, Disdukcapil, dan Dinsos Kabupaten yang dikirim ke pusat. Selanjutnya dijadikan rujukan.

Untuk itu, Sunandar mengimbau kepada masyarakat Bombana khusunya yang telah tergolong mampu, sarannya, ada baiknya menjadi peserta BPJS JKN KIS Mandiri. Pasalnya, jika dilihat dari segi manfaat yang diperoleh, jauh lebih besar ketimbang ‘iuran’ yang selalu dibayarkan dalam setiap bulannya. Walaupun kartu BPJS Mandiri nya tidak pernah digunakan berhubung yang bersangkutan tidak pernah sakit, tapi pahamnya, anggap saja kita beramal. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here