Beranda Pemerintah KPK Menyambangi Bombana, Ada Instansi Yang Jadi Sorotan

KPK Menyambangi Bombana, Ada Instansi Yang Jadi Sorotan

703
0
Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hery Nurdin selaku Koordinator Korsubgah Sultra, di Kabupaten Bombana. (Foto: Sumardin/wb)
Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hery Nurdin selaku Koordinator Korsubgah Sultra, di Kabupaten Bombana. (Foto: Sumardin/wb)

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Rabu 19/9/2018 menyambangi Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam upaya program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Namun, kedatangan lembaga anti rasuah itu di Bombana adalah agenda monitoring dan evaluasi terkait langkah pencegahan yang digelar di Kantor Bupati setempat, seperti halnya yang telah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sultra.

Ada 8 sektor yang menjadi topik utama KPK ke Bombana yakni, terkait Pelayanan Penganggaran, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Manajemen aset, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Dana Desa, dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Akan tetapi, sebelum menggelar monitoring dan evaluasi, terlebih dahulu tim KPK menyambangi tiga kantor pelayanan publik. Diantaranya, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Unit Layanan Pengadaan (ULP/BLP), dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Hasil investigasi KPK di lapangan, pihaknya menemukan pelayanan publik yang belum maksimal terutama kantor PTSP dan ULP/BLP setempat.

Baca Juga : Giat Cipkon Binmas Polda Sultra, Gelar Sosialisasi di Wilkum Polres Bombana

“PTSP kami sudah lihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki karena masih manual, tapi dari segi pelyanan sudah lumayan”, ucap Hery Nurdin selaku Koordinator Korsubgah Sulawesi Tenggara

“Sementara ULP/BLP tempatnya masih sangat minim, padahal mengelolah uang ratusan milyar. Tahun ini sekitar 159 Milyar, tahun depan akan naik 200 Milyar. Belum lagi soal SDM nya yang masih kurang. Seharusnya, gedungnya sudah milik sendiri, bukan lagi sewaan”, tambahnya.

Pihaknya berharap Bupati dan jajarannya bisa berkomitmen menguatkan ULP/BLP terutama pengadaan barang dan jasanya, mesti kompoten dan sesuai aturan. Jangan lagi ada suap, pemotongan atau fee yang yang tidak jelas.

Selain itu ULP/BLP juga diharapkan bisa profesional, independen, berintegritas dan tidak mudah diintervensi.

Menyikapi pertanyaan dari awak media, bila hasil dari monitoring ada daerah yang terindikasi korupsi, sehingga menyebabkan kerugian negara?, kata Hery, tim penindakan dari KPK akan segera bertindak.

“Kalau sudah terjadi penyimpangan, perbuatan korupsi, ada unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka penindakan akan masuk”, tegas Hery.

Untuk diketahui, hasil dari monitoring KPK dengan Bupati, Ketua DPRD, serta beberpa kepala OPD lingkup Kabupaten Bombana, (KPK) menyimpulkan ada kemauan yang kuat dari Pemda Bombana untuk berubah dan melakukan perbaikan. Biarpun begitu, tetap harus dikawal bersama, begitu pula dengan Masyarakat. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here