Beranda Daerah KPHP, Tidak Berlaku SKT Diatas Lahan HP, FP2B: Fungsi Perpres No. 88...

KPHP, Tidak Berlaku SKT Diatas Lahan HP, FP2B: Fungsi Perpres No. 88 Tahun 2017 Mana?

195
0
Kepala UPTD KPHP Tina Orima Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rustam BR
Kepala UPTD KPHP Tina Orima Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rustam BR

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Kepala UPTD KPHP Unit X Tina Orima Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rustam BR pada saat disambangi di Kantornya Selasa (6/11/2018), dirinya menegaskan jika berdasarkan aturan yang ada, “SKT” tidak berlaku bila berada diatas Kawasan Hutan/Hutan Produksi (HP), terkecuali APL.

Siapa saja yang berani mengeluarkan ataupun menerima ┬áSKT didalam Kawasan Hutan/HP, pasti akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. “Tidak ada yang bisa memiliki (SKT) bila masuk ke dalam Kawasan Hutan/HP tanpa seizin pemerintah yang resmi, dalam hal ini izin dari Kementrian Kehutanan. Misalnya dijadikan perhutanan sosial”, tegas Rustam.

Itupun tambahnya lagi, syarat Kemenhut untuk mengeluarkan izin, tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, terkecuali disekitar kawasan tersebut, ada masyarakat yang benar benar ingin mengolah tanah buat bercocok tanam untuk bertahan hidup.

“Bisa saja terjadi jika memenuhi syarat?. Akan tetapi, tidak bisa masyarakat memiliki secara permanen, karena hanya bisa dipinjam pakai dengan jangka waktu tertentu”, katanya.

Sementara Ketua Organisasi Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) Hasra S.KM.,melalui kesempatan yang sama dalam kunjungannya ke UPTD KPHP Unit X Tina Orima  juga secara tegas mengatakan, jika pemerintah daerah (KPHP) mengklaim masyarakat tidak memiliki hak atas tanah mereka diatas Lahan Kawasan Hutan/HP meskipun mereka (masyarakat) juga memegang (SKT) dari Desa/Lurah atau Kecamatan setempat, pihaknya meyakini bahwa melalui Perpres 88 Tahun 2017 permasalahan tersebut dapat terselesaikan secara arif dan bijaksana.

BACA JUGA : KPHP Bombana: Perusahaan Tidak Ada Hak, Jika Warga Sudah Memiliki Izin

“Lalu, Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 terutama dalam pasal 4 bagaimana?. Sementara, bunyi Perpres tersebut juga sangat jelas melindungi hak-hak masyarakat atas tanah yang telah mereka miliki jauh sebelum perusahaan masuk ke Bombana”, tegas Hasra.

Menurut Pemuda kelahiran Desa Wumbubangka ini, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini, khususnya yang berada dibibir perusahaan. Kenapa tidak?, tanah yang sebelumnya sebagai sumber penghidupan mereka, namun kini, sudah selalu merasa was-was. Meskipun mereka tahu, tidak kerja, tidak makan.

“Tolong!!!,,, pemerintah jangan menutup mata”, singkat Hasra.

Apa sebenarnya isi dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang di maksud?, berikut ulasannya secara singkat:

Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Menimbang:

(a). Dalam rangka menyelesaiakan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

(b). Bahwa untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi Nomor 341 PUU-IX/2011, putusan mahkamah konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011, putusan mahkamah konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh Negara, penguasaan kawasan hutan dan hutan adat.

Pasal 2

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak.

Pasal 4

1. Penguasaan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal harus memenuhi kriteria

(a). Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka.

(b). Bidang tanah tidak diganggu gugat dan

(c). Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat dengan, oleh kesaksian orang dapat dipercaya.

2. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

(a). Bidang tanah yang telah dikuasai dan telah dimanfaatkan dan/atau telag diberikan hak diatasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan atau

(b). Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

“Ia, memang ada Perpres itu, tapikan tidak serta merta, perlu kajian dulu”, jelas Rustam kembali selaku Kelapa UPTD KPHP Kabupaten Bombana. (w/b)

Iklan
Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here