Beranda DPRD BOMBANA Ketua DPRD: Pinjaman Pemda Bombana Senilai Rp. 300 M, Tidak Melanggar Aturan

Ketua DPRD: Pinjaman Pemda Bombana Senilai Rp. 300 M, Tidak Melanggar Aturan

658
0
Andi Firman - Ketua DPRD Bombana
Andi Firman - Ketua DPRD Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Beredarnya wacana Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait keinginannya untuk mengajukan pinjaman dana senilai 300 Milyar menurut Ketua DPRD setempat Andi Firman, semuanya sah-sah saja dan tidak melanggar aturan. Pasalnya, ini juga bertujuan buat Bomabana yang lebih baik.

Pinjaman tersebut menurut Ketua DPRD Bombana, pihaknya telah mengkaji lebih dalam apa keuntungan dari pinjaman Dana yang diajukan oleh Pemda. “Kami sudah membahas bersama teman-teman di DPR, dan ini sangat baik untuk menunjang percepatan pembangunan yang ada”, jelasnya senin (9 Juli 2018).

Katanya, setelah melalui berbagai proses dari pihak DPRD, sejauh ini sudah tidak ada masalah dan menyetujui niat mulia Bupati Bombana (H.Tafdil SE.MM). Sebab, semua uang pinjaman nantinya secara keseluruhan digunakan untuk menggenjot pembangunan Infrastruktur yang masih tertunda karena persoalan dana.

Penggunaan dananya pun jelas akan digunakan kemana, sambungnya, 60 Milyar untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) yang terletak di Desa Lantowua, 40 Milyar untuk pembangunan pasar central di Poleang dan sisanya 200 Milyar semuanya untuk pembangunan jalan yang tersebar di Tiga Zona. Yakni, Jalan di Mata Oleo, Poleang, dan Kabaena.

“Kami juga tidak akan serta merta menyetujui permintaan Pemda bila tujuannya tidak jelas, dan melanggar aturan. Sebab, risikonya besar bila kami lakukan itu diluar prosedur yang ada”, tegas Andi Firman.

Baca Juga : Pinjaman Dana Pemerintah Daerah Bombana Bukan Solusi Cerdas Mengatasi Defisit APBD

Sehingga dirinya berharap kepada seluruh Masyarakat Bombana tanpa terkecuali, agar tidak berfikiran negatif atau mudah terprofokasi bila ada isu berkembang yang sengaja diplintirkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebab dari DPRD, tidak akan mengambil keputusan atau serta merta menyetujui permintaan Pemda bilamana pada akhirnya akan merugikan masyarakat maupun daerah. Tambahnya lagi, usulan ini juga belum diparipurnakan, namun dalam waktu dekat.

“Setelah diparipurnakan, nantinya usulan itu masih akan dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Keuangan (Menkeu). Selanjutnya, nantinya bila sudah disetujui, barulah dari pihak kementerian akan menunjuk Bank apa yang dipercayakan untuk mencairkan dananya dengan waktu yang diajukan untuk pengembalian selama 3 atau 4 tahun”, tutupnya. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here