Beranda BOMBANA Kepala Puskesmas Kabaena Timur Diduga Melakukan Pungli

Kepala Puskesmas Kabaena Timur Diduga Melakukan Pungli

354
0
Rapat Dengar Pendapat dugaan Pungli pengelolaan dana Kapus Kabaena Timur di aula rapat DPRD Bombana, Senin, (3/9/2018).
Rapat Dengar Pendapat dugaan Pungli pengelolaan dana Kapus Kabaena Timur di aula rapat DPRD Bombana, Senin, (3/9/2018).

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Rupanya, terkait instansi kesehatan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terus menjadi bahan perbincangan ditengah masyarakat. Pasalnya, masih terdengar hangat ditelinga terkait ‘Utang Jasa JAMKESDA’ Dinas Kesehatan setempat, kini adalagi masalah baru yang terjadi di Puskesmas, yakni dugaan PUNGLI.

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di Kecamatan Kabaena Timur, diadukan ke DPRD Bombana oleh para stafnya sendiri. Sebab, Kepala Puskesmas (Kapus) setempat dinilai melakukan kebijakan yang sangat bertentangan dengan yang telah diamanahkan.

Adapun isi pernyataan yang dimasukan selain staf Puskesmas, juga ikut serta Masyarakat menyepakati keberatan itu diantaranya:

(1). Mereka menilai selama Toni Budianto, SKM menjabat, sebagai Kepala Puskesmas, banyak kebijakan yang diambilnya yang sangat bertentangan dengan yang telah diamanatkan.

(2). Pinjaman 40 persen dari total Anggaran BPJS yang semestinya hak Staf Puskesmas yang anggarannya yang tidak transparan penggunaannya.

(3). Gaji Honor Pegawai Tidak Tetap (PHTT), yang sebelumnya pada Tahun Anggaran 2017 belum semuanya yang dikembalikan seluruhnya oleh Kepala Puskesmas Kabaena Timur.

(4). Ambulance Laut (Spit Bot) dijadikan alat keuntungan sendiri oleh Kepala Puskesmas Kabaena Timur dan bukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin.

Bahkan parahnya, terang para korban selain Kapus melakukan dugaan pemotongan Gaji BPJS untuk stafnya, juga Ambulance Laut (Speed Boat) milik Pemda yang diperuntukan buat warga Kecamatan Kabaena Timur dan alat transport buat wilayah sekitar, karena disebabkan tempat yang dimaksud adalah wilayah kepulauan, malah dijadikan lahan bisnis.

Baca Juga : Utang Jasa ‘Jamkesda’ Akan Dibayarkan Bulan September Mendatang

Kenapa tidak, ada dugaan pungli disana berdasarkan peryataan para korban (Staf Puskesmas Kabaena Timur dan Masyarakat). Yang sejatinya Ambulance Laut (Speed Boat) untuk membantu transportasi bila ada pasien yang hendak dirujuk, malah dimanfaatkan oleh Kapusnya dengan dugaan memungut tarif yang tidak sedikit. Yakni, kisaran 400 ribu s/d 500 ribu sekali jalan.

Sehingga setelah laporan ini masuk ke DPRD setempat sebelum pada akhirnya diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing hari ini Senin 3 September 2017, Wakil Ketua DPRD Amiadin SH., kala itu yang menerima aspirasi Masyarakat, langsung berjanji akan segera memanggil Kapus, Kadis Kesehatan, BKD dan Inspektorat, sebagai Instansi terkait berdasrkan laporan untuk segera menindaklanjuti.

“Berdasrkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ditindak lanjuti dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dimana tugas dan fungsi DPRD adalah melakukan fungsi pengawasan, maka hari ini saya mengundang saudara yang terkait untuk mencari solusi. Sebab, ini tidak bisa dibiarkan, karena bila dibiarkan yang dirugikan adalah Masyarakat. Dan kita adalah perwakilan mereka”, tegas Amiadin SH., saat menjadi pimpinan rapat yang diikuti dari Lintas Komisi.

Sehingga setelah gelar rapat yang begitu alot, maka hasil rapat memutuskan setelah mendengarkan keluhan korban dan pernyataan Kepala Puskesmas, Kepala badan Keuangan Deerah, juga Kepala Dinas Kesehatan Bombana maka, hasilnya, DPRD memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi buat Saudara Toni Budianto, SKM melalui Kadisnya, yang selanjutnya akan diberikan ke Bupati, dengan tujuan agar sejatinya Toni Budianto, SKM segera dievaluasi/diganti sesuai permintaan Staf dan Masyarakat setempat.

Sementara pada saat awak media mencoba mempertanyakan apa tindakan selanjutnya dari Inpsektorat, pihaknya mengatakan bahwa masih akan menunggu rekomendasi dari Bupati. Bilamana sudah ada keputasan, barulah dari Inspektorat akan turun melakukan Investigasi dilapangan.

Ditempat yang sama usai rapat, Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Kabaena Timur, Toni Budianto,SKM saat dimintai keterangan, dirinya mengaku pasrah dan siap menerima segala putusan ataupun konsekuensi dari atasan.

“Saya menunggu saja apa keputusan dari atasan. Saya pasrah saja. Bahkan saya bersyukur dengan teman-teman yang telah mengingatkan saya. Mungkin ini juga adalah teguran dari Allah SWT”, tutupnya.

Untuk diketahui, dengan apa yang telah dilakukan Kapus Kabaena Timur Toni Budianto, SKM selama ini, ada sebanyak 1 Lurah dan 3 Kepala Desa menyatakan sikap disertai stempel daerah masing-masing meminta kepada Bupati Bombana H. Tafdil SE., MM agar (Kapus) Kabaena Timur segera dicopot dari jabatannya.

Yakni diantaranya: Lurah Lambale, Kepala Desa Wumbuburo, Kepala Desa Balo dan Kepala Desa Toli-Toli.

Rapat kali ini dihadiri oleh Amiadin SH., Pimpinan Rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Ketua PPNI Sultra Heryanto SKM., yang juga selaku Anggota Dewan dari Fraksi Golkar, Juntas, Anwar, Aflan Zulfadly, Mansur Lababa, Sukur, Suritman dan Sudirman. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here