Beranda BOMBANA Kabid LLAJ Dishub Bombana: Dugaan Tindakan ‘Pungli’ Bisa Saja Terjadi.

Kabid LLAJ Dishub Bombana: Dugaan Tindakan ‘Pungli’ Bisa Saja Terjadi.

439
0
Andi Abdullah - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana - Sultra. (Foto: Sumardin/wb)
Andi Abdullah - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana - Sultra. (Foto: Sumardin/wb)

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Hangatnya pembicaraan terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang sudah menjadi konsumsi publik, bukan hanya dikalangan pemerintah, melainkan Masyarakat hingga lapisan paling bawah, membuat Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Andi Abdullah di Kabupaten Bombana, Sultra, akhirnya angkat bicara.

Langkah yang diambil Kabid ini menurutnya, adalah hak jawabnya sebagai warga negara. Karena yang menjadi permasalahan sekarang bebernya, seolah berita yang telah beredar baik di media cetak, maupun elektronik, seolah menyudutkan dirinya, Jum’at 24/8/2018.

Sementara tegasnya, dia bekerja sesuai regulasi, sesuai aturan dan tupoksinya sendiri selaku yang membidangi terkait izin angkutan yang sedang dipersoalkan.

Menjawab pertanyaan dari awak media terkait pemungutan retribusi yang dilakukan Dinas Perhubungan Bombana Tanggal 6 – 8 Agustus 2018 di Wilayah Poleang, dirinya dengan tegas mengatakan, kalau kegiatan itu diluar sepengetahuannya.

“Saya sebagai Kepala Bidang dalam hal ini pelaksana teknis, tidak pernah tahu menahu bahwa ada kegiatan. Dan mereka sudah sering kali lakukan, tidak pernah ada saya tahu”, Tegas Andi Abdullah selaku Kepala Bidang (LLAJ) Bombana.

BACA JUGA :  Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Bombana, Diduga Lakukan Pungli

“Pertama, mereka lakukan itu dipertigaan Lameroro antara tanggal 4 sampai 11 juli 2018, saya tidak ada di tempat. Sebab, pada saat itu, saya sudah pegang surat izin keluar daerah ke Sulawesi Selatan, kemudian mereka melakukan kegiatan dibelakangku tanpa sepengetahuan saya. Kemudian kejadian kedua pada Tanggal 6, 7 dan 8 itu saya juga tidak ada di tempat, dan tanpa sepengatuhuan saya lagi”, ujar salahsatu lulusan terbaik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dia juga kaget, pada saat itu sementara ada kegiatan di Kantornya (Dishub Bombana), lagi bersih-bersih menjelang perayaan HUT R.I ke 73, lalu pada hari (Senin), dirinya mencari Kepala Seksinya, namun yang hadir hanya 1 orang. Dan besoknya (Selasa) hadir 2 orang, maka karena penasaran ditanyalah kemana yang satunya (A), tapi jawab mereka (salahsatu kepala seksi yang sudah hadir), lagi ke lapangan melakukan pengawasan terkait Retribusi izin angkutan atas perintah Kadis.

“Kalau sudah perintah pimpinan, tidak mungkin juga saya larang, kan itu kebijakan pimpinan. Cuman etikanya orang yang diberi tugas ini mestinya dia paham, dia harus melapor ke Kepala Bidangnya sebagai atasannya langsung. Karena tidak ada sejarahnya seorang bawahan yang akan membatalkan perintah atasan. Akhirnya, keesokannya itu ada terjadi sesuatu. Itupun saya tidak tau pokok permaslahannya seperti apa”, uraiannya.

Bahkan Kepala Bidang (LLAJ) juga mengklaim selama adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas lapangan pemungutan retribusi tidak ada parafnya. Selain itu seharusnya katanya berdasarkan (UU) angkutan, harus ada pendampingan dari pihak Kepolisan.

Kartu pengawasan angkutan barang, Nomor 550.1/KPAB/102/VIII/2018, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
Kartu pengawasan angkutan barang, Nomor 550.1/KPAB/102/VIII/2018, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

Namun pada saat itu kata Andi Abdullah berdasarkan keterangan (YD), dia mengatakan tidak ada dari pihak Kepolisain yang mendampingi kegiatan tersebut.

Kepala Bidang yang menangani terkait Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai pelaksana teknis menuturkan berdasarkan regulasi yang benar dan aturan baru yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bombana (Perbub) yakni:

Peraturan Bupati Bombana Nomor II Tahun 2018 terkait Pelimpahan Kewenangan Dalam Penertiban, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kendati demikian tambahnya lagi, Surat Kartu Pengawasan Barang (KPA) atau Surat Izin Retribusi harus di Keluarkan Oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Dalam hal ini yang membidangi masalah (Pendapatan Daerah). Dan disitulah akan diberikan kode, entah Nomor Seri atau Nomor Tindih jelasnya.

Setelah itu, barulah diserahkan ke Kantor Badan Perizinan (PTSP) dan yang bertanda tangan bukan Kepala Dinas Perhubungan, melainkan Kepala Badan Perizinan (PTSP).

Nah disini ungkap Andi Abdullah, yang Cetak dan yang Salurkan adalah tempat yang sama. Jadi, dugaan ‘Pungli’ bisa saja terjadi. Tinggal terpulang dari oknumnya saja, tandasnya.

Sebelum dia mengakhiri penjelasannya, Andi Abdullah memaparkan, Surat edaran Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ. 307/3/9/DJPD/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal dokumen Angkutan Barang.

Selanjutnya diperkuat setelah keluarnya Undang-ungang Nomor 22 Tahun 2009, maka diharapkan bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan Surat Izin Angkutan Barang sebagai bagian dari Pungutan Asli Daerah (PAD), agar sementara ditangguhkan sambil menunggu komfirmasi dari Kementrian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat.

Diapun membantah, kalau ketidakhadiranya pada saat konferensi pers yang digelar Kadis (Dishub) Bombana bersama sejumlah awak media beberpa minggu lalu lantas disebut ‘Mangkir’. Sebab, dirinya menegaskan tidak ada pemberitahuan sebelumnya akan adanya kegiatan itu. Lagian juga konferensi itu menurutnya harus dilakukan saat hari kerja, bukan dihari libur tutupnya. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here