Beranda Hukum Humas Jhonlin: Kalau Masyarakat Klaim Tanah HP, Silahkan Saja ke-Pengadilan

Humas Jhonlin: Kalau Masyarakat Klaim Tanah HP, Silahkan Saja ke-Pengadilan

240
0
Ilustrasi
Ilustrasi

WONUABOMBANA.COM, RAROWATU UTARA – PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) yang berada di Kabupaten Bombana, Sultra, yang berafiliasi untuk pertanian penanaman tebu, rupanya masih menyisakan masyarakat yang merasa dirugikan dengan kehadiran perusahaan besar di daerah itu.

Ternyata fakta di lapangan, masyarakat juga masih berpegang teguh atas tanah yang mereka miliki walaupun masuk kedalam kawasan Hutan Produksi (HP), meskipun dengan begitu para petani menganggap, hal tersebut bukanlah suatu alasan yang tepat sehingga lahan pertanian, perkebunan, dan lahan peternakan yang telah menjadi sumber penopang kehidupan mereka selama ini dapat dikuasai secara sepihak oleh pihak manapun.

Menurut Ketua salahsatu kelompok tani yang terletak di wilayah eks transmigrasi itu, Basri menuturkan bahwa tanah yang mereka miliki, jauh sebelum perusahaan masuk ke Bombana, mereka telah menggarap lahan tersebut dan menjadi sumber penghidupan utama semenjak diterapkan program transmigrasi oleh pemerintah pada tahun 90-an.

Namun, setelah munculnya Emas di Bombana tahun 2008 silam, lokasi atau lahan persawahan Basri dan anggotanya masuk kawasan Hutan Produksi oleh PT. SUN (Surya Utama Nikel) kala itu.

Setelah berjalannya waktu, masuklah PT. Jhonlin. Tidak tanggung-tanggung ribuan hektar jadi klaim perusahaan baru itu. Baik lahan (APL) yang dibeli langsung ke masyarakat, maupun (HP) Hutan Produksi, dimana perusahaan menegaskan telah mengantongi dokumennya.

Baca Juga : Jaga Kamtibmas, Kasat Binmas Bombana Mengimbau Masyarakatnya

Alhasil, lahan PT. SUN pada akhirnya di take over ke PT.Jhonlin, tanpa terkecuali lahan Kelompok Basri juga include didalamnya.

Alasan Basri dan anggota kelompoknya pertahankan lokasi sawahnya, bukan tanpa dasar katanya. Sebab, kalau perusahaan mengatakan telah memegang surat terutama yang mereka klaim (HP) telah memegang Izin dari (KPHP/Kehutanan), Basri juga dengan tegas menyatkan bahwa mereka juga punya payung hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia.

“Kalau perusahaan mengatakan dilindungi aturan karena ada (IPPKH) dari KPHP/Kehutanan, kami juga mengatakan, punya payung hukum berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, nah disitu jelas”, tegas Basri.

Akan tetapi, pada saat Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) berkunjung ke Kantor JBM dan menemui pihak humas Junadi, (Senin, 1/10/2018), dia hanya menjelaskan kalau masyarakat masih ngotot ingin memiliki lahannya meskipun telah dinyatakan masuk (HP) oleh pemerintah, silahkan saja ke Pengadilan ucapnya.

“Kalau masyarakat masih merasa memiliki lahan, meskipun perusahaan telah mengantongi Izin (IPPKH) khususnya (HP), ya silahkan saja ke pengadilan, karena keduanya saling klaim”, tandas Junadi.

Sambungnya, beda halnya dengan (APL) pihak perusahaan akan membeli dengan harga yang pantas. Kalau masuk (HP) kata Junadi, perusahaan hanya akan mengganti rugi bila ada tanaman masyarakat yang tumbuh ataupun properti diatasnya, tapi tidak ada Taliasi/mengganti rugi persoalan lahan.

Untuk diketahui, sebelum berita ini diterbitkan, dari media ini telah menelpon Kepala UPTD KPHP/Kehutanan karena lagi diluar daerah, namun telpon yang bersangkutan tidak diangkat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here