Beranda Hukum HIPPAMOR: Terkait Laporan Ke-“KPK”, Bupati Bombana Tak Perlu Risau Jika Merasa Tidak...

HIPPAMOR: Terkait Laporan Ke-“KPK”, Bupati Bombana Tak Perlu Risau Jika Merasa Tidak Bersalah

79
0

WONUABOMBANA.COM, KENDARI – Terkait soal surat laporan yang telah dilayangkan oleh Forum Masyarakat Bombana Bersatu (FMBB) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana Bupati Bombana II periode (H. Tafdil SE. MM) di “Duga” telah menyalahgunakan Dana Sertifikasi Guru Triwulan IV Tahun 2016, Kasus Gratifikasi Tes CPNS K1 dan K2, serta penyalahgunaan wewenang Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. PRIMA NUSA SENTOSA, Ternyata juga mengundang Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Moronene (HIPPAMOR), untuk ikut serta menyampaikan tanggapanya terkait dugaan kasus yang menimpa Bupati Bombana H. Tafdil.

BACA JUGA :  Dilapor Ke "KPK", FMBB: Bupati Bombana Jangan Bermental Dewa. Sebab, di-Mata Hukum Kita Sama

” Menurut pandangan kami dari (HIPPAMOR) terkait adanya loparan tersebut, kami harap Bupati Bombana tetap menjalankan roda pemerintahan. Serta masyarakat kami harapkan tetap melalukan aktivitas sebagaimana biasanya. Jangan merasa tergganggu dengan adanya pemberitaan tersebut, lanjut kemudian jika Bupati Bombana merasa tidak terlibat seperti yang di katakan oleh MUNSIR, SH., MH., Kuasa Hukum (KH) H. Tafdil, kami harapkan jangan terlalu dini mengambil kesimpulan bahwa Kliennya tidak terlibat dalam dugaan kasus tersebut“, Ujar Ketua HIPPAMOR.

Tambahnya, sementara proses penyidikan belum di mulai. ” biarkan proses hukum berjalan. Kami juga berharap agar Bupati Bombana jangan merasa risih dengan adanya laporan tersebut. Biarkan proses hukum yang membuktikan bersalah atau tidak?,. Karena pada dasarnya tidak ada yang KEBAL HUKUM “, Tegas Zainal yang juga baru terpilih sebagai Ketua Umum HIPPAMOR.

Lanjutnya, kemudian kepada pelapor, menurutnya sudah menjadi hak setiap warga Negara apalagi Notabenenya juga tidak lain sebagai masyarakat Bombana. Kata Zainal, Kita perlu turut andil dalam memgawal demokrasi di wilayah Kabupaten Bombana. Ungkapnya,

HIPPAMOR juga mengharapkan kepada pelapor (FMBB), Laporan yang telah dilayangkan Ke-“KPK” harus berdasarkan data yang valid.

Sebab tambahnya lagi, semua pihak akan menunggu proses penyidikan dari Institusi Penegak Hukum (KPK) untuk menindaklanjuti apakah Bupati Bombana terlibat atau tidak?,. Karena pada dasarnya selaku masyarakat Bombana dirinya merasa bahwa, hal ini bukanlah hal yang biasa.

“Pasalnya, akan membuat reputasi Bupati kita tercoreng dengan adanya laporan tersebut. Untuk itu, saya selaku Ketua (HIPPAMOR) Kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat Bombana agar mari bersama-sama menunggu proses hukum yang berjalan. Dan yang kita inginkan (Hukum) akan ditegakkan seadil-adilnya tak pandang bulu maupun jabatan. Agar supaya bisa menjadi cerminan atau patokan ke semua daerah di Indonesia bahwa Bombana adalah Kabupaten yang senantiasa menjunjung tinggi (PANCASILA) Sila Ke – 5”, Ungkap Zainal.

Semestinya kita harus bersama-sama memikirkan Bombana yang kini sudah berusia hampir 15 Tahun mekar/menjadi Daearah Otonom, akan tetapi masih masuk kategori sebagai daerah tertinggal. Apalagi dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Wewenang seolah membuat Bombana yang sudah tertinggal, justru saat ini baru mau menjadi terkenal karena adanya kasus “Dugaan” Korupsinya, Pungkas Zainal. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here