Beranda DPRD BOMBANA Heryanto: Stop Jadikan Tenaga Medis dan Kesehatan Sebagai “BABU”

Heryanto: Stop Jadikan Tenaga Medis dan Kesehatan Sebagai “BABU”

655
0
Heryanto, SKM, Anggota DPRD Bombana
Heryanto, SKM, Anggota DPRD Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Heryanto, S.KM selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara Komisi III yang membidangi terkait kesehatan dari Fraksi Golkar secara tegas merespon dan mengatakan tidak terima dengan pernyataan dr. Sunandar (Kadis Kesehatan Bombana), yang menuding perjuanganya untuk jasa JAMKESDA di kait-kaitkan dengan rencana dirinya akan maju di DPRD Provinsi 2019 mendatang.

“Saya ngomong berdasarkan kapasitas saya sebagai Anggota Dewan Komisi III, terkait saya mau maju ke Provinsi kedepan, apa hubunganya saya dengan Sunandar?, sayapun jadi Anggota DPR Kabupaten bukan atas bantuan Sunandar. Itu yang perlu Sunandar klarifikasi dan Insha Allah setelah lebaran saya akan panggil dia”, ucapnya dengan nada lantang dan emosi.

Lanjutnya, ia berharap Sunandar segera minta maaf ke publik terkait ini. Sebab, Kadis Kesehatan Bombana itu telah menuding atas upaya yang dilakukan oleh Heriyanto adalah sebagai bentuk pencitraan semata kepada masyarakat.

“Sekali lagi Sunandar jangan bicara provokasi, dia seorang Kadis kenapa berbicara begitu dimana logikanya?, dan saya tidak tau apakah DPA sudah masuk atau tidak?, tapikan ironis kalau Dinas Kesehatan masih memprogramkan JAMKESDA hingga kini. Sementara yang kami tahu dari DPRD sejak bulan 6 tahun 2017, afiliasi JAMKESDA sudah terintegrasi ke BPJS”, sambungnya.

Baca Juga :  Ternyata, Integrasi Kartu “Jamkesda” Ke-JKN KIS Bombana Meninggalkan Utang

Jadi, menurut Heryanto, saat ini mereka (DPRD) tidak lagi mengetahui itu JAMKESDA. Dirinya merasa bingung dan keheranan kalau hingga kini masih ada pelayanan yang namanya JAMKESDA tersebut. “saya curiga kenapa penggunaan JAMKESDA hingga kini masih dipertahan dan dipakai, boleh jadi laporan pertanggungjawabannya ada upaya untuk di kongkalikong kan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab”. Terang Heryanto

Hanya saja tegasnya, ini boleh jadi hanya akal-akalan Sunandar saja. Dan Sunandarnya sudah mulai ketakutan, katanya. “dan melalui kesempatan ini pula dengan tegas mengatakan saya mau maju di Provinsi tidak ada kaitannya dengan kerjaan saya di Kabupaten. Sebab, statmen yang saya keluarkan itu karena kapasitas saya sebagai Komisi III yang membidangi kesehatan”, tegasnya.

Disamping itu, Heryanto yang juga sebagai Ketua PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada saat ditemui dikediamannya (Rabu, 13 Juni 2018), secara tegas mengatakan bahwa dr. Sunandar telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap Perawat-perawat dan tenaga Medis yang lain. Dimana sekarang, tidak ada lagi istilah kerja RODI atau kerja paksa. Sebab, itu hanya ada pada zaman penjajahan Jepang yang begitu.

“Kamu pekerjakan orang, berarti kamu mampu gaji. Ataukah mau dijawab bahwa mereka mau diangkat jadi CPNS?,. itu sudah tidak ada lagi pasca lahirnya Undang-undang ASN, tidak ada lagi itu pengangkatan Honorer menjadi PNS, jadi jangan bodoh-bodohi teman perawat dan tenaga kesehatan lagi khususnya”.

Sebagai informasi, menurut anak sulung Ketua DPC Perindo Kab. Bombana itu bahwa benar adanya pada bulan 6 sampai bulan 12 tahun 2017 kemarin, dana integrasi dari Kartu JAMKESDA ke BPJS anggaranya berkisar 5-6 Milyar. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here