Beranda Kesehatan Hearing DPRD Terkait Kesehatan, Hasilnya Menyepakati 5 Poin

Hearing DPRD Terkait Kesehatan, Hasilnya Menyepakati 5 Poin

294
0
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD bersama Dinas Kesehatan Kab. Bombana. Senin, (2/07/2018) – Foto: Sumardin/wb
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD bersama Dinas Kesehatan Kab. Bombana. Senin, (2/07/2018) – Foto: Sumardin/wb

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Penggunaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, hingga kini meskipun sudah terintegrasi ke JKN KIS Program Kemenkes R.I, rupanya masih mengalami masalah yang cukup serius. Alhasil, maka berujunglah di Hearing (Rapat Dengar Pendapat) di Kantor DPRD setempat yang menhadirkan Instansi terkait.

Tidak adanya ketegasan sekaligus regulasi yang jelas, menjadikan pembuatan Jamkesda Bombana membludak sehingga meninggalkan utang dari bulan (April-Desember 2017) hingga pindah tahun lagi (Januari-Juni 2018).

Angkanya pun tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, berdasarkan Data yang ada April-Desembaer 2017 Dinkes Bombana telah berutang sekitar 3,2 Miliar lebih. Belum lagi Januari-Juni 2018 yang menurut kesaksian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana mencapai 1,2 Miliar lebih yang merupakan utang baru.

“Kalau utang dari April-Desember 2017 kemarin mencapai 3,2 Miliar lebih. Namun itu sudah diverifikasi dan tinggal menunggu pembayaran. Adapun tahun ini januari-juni belum diverifikasi”, ungkap Dirut (RSUD) Bombana drg. Riswanto usai hearing senin (2/Juli/2018).

Sementara dari Badan Keuangan Daerah yang diwakili Doddy A. Muchlisi mengatakan bahwa, dirinya bukanlah penentu. Sebab, masih ada atasan yakni Sekretaris Daerah (Sekda). “Kami masih menunggu datanya dari Dinas Kesehatan, dan setelah itu barulah disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk memastikan akan dibayar atau tidak?, saya tidak bisa pastikan, karena masih ada atasan saya yakni pak Sekda. Tapi pasti, tetapji akan diseslesaikan itu”, tegas Doddy.

Baca Juga : Bidan di Bombana 6 Bulan Tidak Masuk Kantor, Gaji dan Pangkat Jalan Terus

Sehingga Rapatpun ditutup dengan menyepakati 5 poin yang dipimpin langsung Arsyad dari fraksi Nasdem Dapil poleang yang menangani terkait kesehatan oleh Komisi III.

“Jadi Rapat kali ini kita tutup dan sepakati 5 poin yakni pertama, mulai sekarang jangan lagi ada pelayanan Jamkesda. Kedua, tingkat mutu pelayanan disetiap pasian agar orang yang lagi sakit merasa nyaman. Sebagai contoh setiap ruangan harus dilengkapi AC. Ketiga, terkait utang Jamkesda harus secepatnya diselesaikan. Dengan cara, semua data dari Dinkes harus segera disetor di Keuangan, kemudian juga berikan ke Kami”, pintanya.

“Ke empat, harus juga diprioritaskan terkait kendaraan khusus seperti ambulance. Kelima, terkhusus buat Dokter yang sudah dikontrak mahal, dan memakai uang Pemda, jangan lagi sedikit-sedikit keluar Daerah. Sementara, bagaimana pelayanan mau bagus kalau sedikit-sedikit keluar. Seperti ke Makassar misalnya”, kata Arsyad yang juga tidak lain sebagai Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Bombana, yang ikut serta disahuti anggota fraksi yang hadir.

Namun, sebelum rapatnya benar-benar usai, Heryanto SKM yang juga merupakan anggota Dewan dari Fraksi Golkar Komisi III yang menangani Kesehatan, secara tegas menekankan terhadap Kadis Kesehatan agar pembayaran Jasa Jamkesda April-Desember 2017 harus dibayarkan bagaimanapun caranya.

“Tolong sampaikan Kepada Kadis Kalian saya tidak mau tau mau ambil anggaran darimana yang jelas jangan coba bermain main dalam hal ini. Sebab, kenapa sudah tidak dianggarkan toh masih saja dipergunakan Jamkesda tersebut?,. Nah sementara setau kami sejak 2017 kemarin Jamkesda sudah terintegrasi ke JKN KIS program pusat. Dan saya akan pertaruhkan jabatan saya selama Jasa Jamkesda ini belum dibayarkan, karena saya tidak mau bahas lagi terkait Kesehatan sebelum persoalan ini diselesaiakan”, geram Heryanto yang juga selaku Ketua PPNI Prov. Sulawesi Tenggara. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here