Beranda Provinsi Gufran: Tindakan Pj. Gubernur Sultra Berpotensi Memancing Instabilitas Sosial dan Kekacauan Masyarakat

Gufran: Tindakan Pj. Gubernur Sultra Berpotensi Memancing Instabilitas Sosial dan Kekacauan Masyarakat

409
0
Gufran Kapita (kiri), salah satu perwakilan Masyarakat Sultra (Bombana) dan Drs. Akmal Malik Piliang M.Si (kanan) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, saat berada di gedung perkantoran Kementerian Dalam Negeri, Selasa (10/07/2018)

WONUABOMBANA.COM, JAKARTA – Polemik permasalahan yang lagi hangat diperbincangakan baik di berbagai media bahkan ditengah Masyarakat Sulawesi tenggra pada umumnya, menyoroti atas dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Pj. Gubernur Sultra, dilingkup pemerintahan Provinsi.

Dan atas tindakan itu, kata Gufran Kapita, malah akan berpotensi memancing Instabilitas pemerintahan yang sejatinya tidak dilakukan oleh Pj. Sebab, dalam aturanpun sangat jelas mengatur terkait pemberhentian, pengangkatan, non job jabatan, ataupun memindahkan bila tidak sesuai perunndang-undangan yang berlaku.

Sementara Mendagri juga mengatakan demikian melalui Website Resmi (www.kemendagri.go.id), ia menegaskan bahwa, boleh melakukan mutasi jabatan asalkan memenuhi mekanisme.

Seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian Pejabat Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Namun meski UU nomor 8 tahun 2015 tersebut mengatakan demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa, pergantian PNS sebelum 6 bulan secara prinsip boleh saja. Tapi itu untuk eselon II, karena sudah diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tambah Mendagri dimedia yang sama (22/2/16) beberapa saat yang lalu megatakan, pelarangan Mutasi sebelum 6 bulan yang dimaksud itu adalah bagi jabatan yang sudah terisi. Namun jika masih kosong, kata Thahjo, bisa saja diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

BACA JUGA : Pinjaman Dana Pemerintah Daerah Bombana Bukan Solusi Cerdas Mengatasi Defisit APBD

 

Akan tetapi tindakan Pj. Gubernur Sultra diduga tidak prosedural, sehingga kecaman muncul dari berbagai lini, tanpa terkecuali “Perwakilan Tokoh Masyarakat Sultra” yang pada akhirnya mengahadap ke-Kementrian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) untuk melaporkan langsung terkait permasalahan yang terjadi di Bumi Anoa.

Melalui salah satu Perwakilan Tokoh Masyarakat Sultra (khususnya daerah Bombana) Gufran Kapita, ST. yang juga tidak lain selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kerajaan Moronene Keuwia mengadukan ke Kementerian sebanyak tiga Poin teruntuk Pj. Gubernur Sultra sbb:

(1). Menghentikan proses lelang terbuka jabatan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.

(2). Membatalkan pergantian Kepala SKPD dari Pelaksana Tugas, yang kemudian digantikan oleh Pelaksana Tugas pula.

(3). Menghentikan atau membatalkan perjanjian terkait Izin Pertambangan.

Sehingga aduan merekapun kata Gufran, pada akhirnya diterima langsung oleh Sekretaris Ditjen Otda Kementrian Dalam Negeri yakni, Drs. Akmal Malik Piliang M.Si. Menurut Kemendagri, pihaknya akan secepatnya menindaklanjuti adanya laporan yang masuk.

“Dengan masuknya laporan ini, kami dari Kemendagri, akan segera memanggil Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara”, tegas Sekretaris  Ditjen Otda,  Jakarta (Selasa, 10 juli 2018).

Melalui media ini pula, Gufran Kapita menegaskan, keberangkatannya bersama rombongan lainnya, tidak lepas dari begitu besar kepeduliannya terhadap Daerah, jelasnya.

“Saya bersama rombongan datang di Jakarta karena ingin mengadukan langsung masalah ini ke-Kementerian, agar apa?, biar Pemerintah Pusat juga tahu kejadian di Daerah seperti apa?,. Karena sebagai Masyarakat Sultra, kita juga berkewajiban mengontrol kinerja pemerintah. Kalau tidak sesuai regulasi ya, harus diproses”, pungkasnya Jakarta Selasa (10/7/2018).

Disisi lain, Gufran Kapita juga menjelaskan bahwa dirinya adalah salahsatu anak daerah yang diberikan kepercayaan untuk mewakili Masyarakat Moronene yang ada di Kabupaten Bombana untuk menyampaikan segala keluhan yang ada. Dirinya juga menambahkan, Kunjungan (mereka-red) ke Ibu Kota adalah Sebagai Tim Sinkronisasi Program Kerja Gubernur & Wakil Gubernur Sultra terpilih yakni, Ali Mazi – Lukman Abunawas yang akan dilantik pada bulan Oktober 2018 mendatang. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here