Beranda BOMBANA Dugaan Pungli Kapus Kabaena Timur, Kepala BKD: Jangan Berbuat Diluar Regulasi

Dugaan Pungli Kapus Kabaena Timur, Kepala BKD: Jangan Berbuat Diluar Regulasi

340
1
Darwin Ismail - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Sultra. (Foto: Sumardin/wb)
Darwin Ismail - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Sultra. (Foto: Sumardin/wb)

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Terkait dugaan pungutan liar (pungli), yang dilaporkan oleh beberapa orang dokter dan perawat Puskesmas Kabaena Timur, serta ikut disaksi oleh sejumlah Masyarakat di Kecamatan tersebut, membuat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Sultra, Darwin Ismail angkat bicara.

Dirinya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Ia juga merasa prihatin terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Kabaena Timur Toni Harianto, SKM. Sebab, sudah ada media yang telah disiapkan Lokakarya Mini sebagai wadah untuk menyampaikan segala informasi secara transparan agar tidak ada saling mencurigai, namun ia tidak fungsikan.

Akan tetapi, dia juga kembali menegaskan, kalau memang terbukti bersalah, siapapun itu harus diproses.

“Biaya Speed Boat (Ambulance Laut) kalau memang diberlakukan tarif, mestinya uangnya itu dimasukan dulu ke Kas Daerah, 5 juta misalnya, dimasukan dulu biar dibuatkan penyusunan Perda APBD yang selanjutnya dianggarkan untuk anggaran operasional”, jelas Darwin Ismail selaku Kepala Badan Keuangan Dareah (BKD) Kabupaten Bombana

“Persoalan anggaran, siapa yang diutus untuk menemani pasien, kan sudah ada perjalanan dines. Bukan malah uang yang dipungut lantas dibagi-bagi, itu pengunaan langsung namannya, karena itu tidak ada APBD nya, dan sudah jelas melanggar, ini hasil kekayaan daerah yang dipisahkan”, tegas Darwin.

Baca Juga : Kepala Puskesmas Kabaena Timur Diduga Melakukan Pungli

Lanjut Darwin, justru pada saat dirinya ditanya terkait melanggar atau tidaknya tindakan Kapus mengenai pemotongan Dana BPJS, dengan tegas Darwin mengatakan sudah jelas melanggar.

“Sebab orang belanja harus berdasarkan nomenklatur, kalau memang belum ada dananya terkait akreditasi yah, jangan dulu. Jangan kita berusaha meminjam uang lantas ada yang menjadi korban, orang mau makan”, geram Darwin.

Lanjutnya, kalaupun terkait kehadiran yang diporsoalkan, apapun alasannya tegas Kepala BKD, tidak boleh uangnya langsung dibagi-bagi kepada orang yang belum memiliki (SK). Pasalnya, aturan tidak seperti itu, tetap tidak diakui.

Oleh sebab itu, jika memang gajinya akan dipotong berdasarkan kehadiran, uang yang tersisa, harus tetap dikembalikan ke kas daerah. Bukan langsung dibagi-bagi karena disebabkan faktor kesepakatan ataupun kebijakan.

“Misalnya, disanakan katanya yang honor ada 20 lebih orang. Namun, yang memiliki (SK) baru 17 orang. Nah mereka sepakat honornya dibagi rata, sementara itu tidak boleh, dasar payung hukumnya orang dibayar kan ada SK”, ujarnya usai mengikuti Hearing di Kantor DPRD setempat Senin 3 September 2018.

Namun, biarpun begitu, Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana juga mengatakan tidak bisa men- justice seseorang. Pasalnya, masih ada proses, masih ada tim dari Inspektorat yang akan turun untuk melakukan investigasi. Kalau terbukti ada temuan, yah pengembalian. Kalau tidak?, berarti Pidana pungkasnya.

Sekedar informasi, langkah tegas Pemda Bombana mengenai pembayaran gaji Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) di daerah tersebut, melalui Instruksi Bupati, sudah keluar tahun (2017), hanya saja berlakunya baru tahun ini. Sementara yang dipersoalkan diatas, adalah pembayaran honor tahun 2017. Jadi, pembayaran honor mereka (PHTT), saat ini sudah tidak ada masalah, sebab sudah non tunai atau melalui Bank. (w/b)

1 KOMENTAR

  1. Inti berita sdh terbaca dalam tiga alinea.. Berita terlalu panjang dan informasix pada dasarx berulang.. .. Berita online.. Padat, singkat, dan bermisi

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here