Beranda BOMBANA Dugaan Pemecatan Sepihak ASN di Bombana, Berikut Kata Kepala BKPSDM

Dugaan Pemecatan Sepihak ASN di Bombana, Berikut Kata Kepala BKPSDM

595
0
Rusman Idja, Kepala BKPSDM Kab. Bombana
Rusman Idja, Kepala BKPSDM Kab. Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Dugaan pemecatan sepihak yang ditujukan ke Pemda Bombana khususnya Dinas terkait, Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui kepala Badannya Rusman Idja secara tegas membantah tudingan itu.

Pernyataan tersebut disampaikan pasca adanya aksi dikantornya Senin (18/2/2019) kemarin. Pasalnya, salah satu poin tuntutan Massa aksi, meminta Kepala Badan untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan Kepegawaian di Bombana yang tidak kalah pentingnya lagi terkait nasib Aparat Sipil Negara (ASN) yang diduga terkena pemecatan sepihak.

Dimana, setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama 2 Menteri dan 1 Lembaga yakni: Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi, dan Badan Kepegawaian Negara yang disepakati, bagi siapa saja Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) dan telah “Incraht”,

Maka pemda yang dimaksud diharapakan agar mengirim data ke (BKN) sehingga (ASN) yang pernah terlibat kasus tipikor, akan langsung di Berhentikan Dengan Tidak Hormat atau dilakukan pemblokiran Nomor Induk Pegawai (NIP), sebelum berakhir Tahun 2018 kemarin. Kalau tidak?, maka pemda yang memiliki (ASN) pernah bermasalah dengan hukum seperti Tipikor, akan diberikan sanksi.

Seperti diketahui, dari 33 orang ASN yang telah “Incraht” dari Pengadilan Negeri masalah tipikor, ironisnya, di Kabupaten Bombana hanya 5 orang yang dipecat.

Menjawab pertanyaan yang sedang santer diperbincangkan ditengah masyakat, Rusman Idja dangan tegas mengatakan jika dirinya juga bukanlah pembuat peraturan ataupun pembuat Undan-undang.

BACA JUGA : Nonjob ASN Dianggap Ilegal, KASN Perintahkan Pemda Bombana Untuk Kembalikan

“Saya tahu bahwa, pasti tumpuan kemarahan orang, tumpuan kebencian orang, pasti memang kesaya. Namun, yang perlu juga masyarakat ketahui, saya juga kan bukan pembuat peraturan, bukan pula pembuat undang-undang. Sebab, saya hanya menjalankan aturan yang ada”, tegasnya.

Meski dirinya pula tidak menampik, bila ada yang merasa dipecat secara sepihak. Namun, lagi-lagi dia memaparkan itu tidaklah benar adanya.

“Jangan bilang masalah ini sudah selesai sampai disini. Karena baru-baru ini semua Kabupaten Kota, Bupati dan Walikota juga hadir membahas bersama masalah ini ke Gubernur. Dan kesimpulan terakhirnya, Gubernur akan membentuk Panitia Khusus untuk mengavaluasi kembali keputusan ini”,.

“Nanti hasil dari Evaluasi tim yang akan dibentuk oleh Gubernur telah ada?, maka itulah yang akan diserahkan ke-BKN. Hasil dari BKN itulah yang akan menentukan apakah ada regulasi baru yang bisa membatalkan keputasan pertama atau bagaimana?”, bebernya.

Tambah Rusman, jika merujuk dari Keputusan bersama terkait permasalahan ini, oknum (ASN) yang pernah terlibat kasus Tipikor, apalagi sudah “Incraht”, katanya berat. Kenapa demikian?, sebab oknum yang bermasalah pasca dikeluarkannya keputusan dari pengadilan, sejak itupula dia akan mengembalikan meski baru saat ini dipecat.

Shingga, atas pertimbangan itulah yang membuat Gubernur Sulawesi Tenggara membentuk Pansus untuk mengkaji ulang keputusan tersebut. “Tapi, kalau ada keputusan terbaru bilang mereka harus dikembalikan, ya, kami akan kembalikan”, pungkasnya. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here