Beranda Daerah Dokumen Disdukcapil Bombana Yang Baru, “Tekennya” di Anggap ILEGAL

Dokumen Disdukcapil Bombana Yang Baru, “Tekennya” di Anggap ILEGAL

231
0
Ilustrasi Dokumen Disdukcapil Kabupatenn Bombana
Ilustrasi Dokumen Disdukcapil Kabupatenn Bombana

WONUABOMBANA.COM, RUMBIA – Pasca diberhentikannya semua bentuk pelayanan atau Jaringan Pelayanan diputuskan oleh pusat, tepatnya senin (4/Juni/2018), untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, ternyata, masalahnya tidak cukup sampai disitu saja. Melainkan, ada lagi polemik baru.

Sebab, Kabid Pendaftaran Penduduk pada saat hendak akan melakukan pengesahan dokumen, namun ragu. Sehingga, dirinya menelpon ke-Mendagri melalui Korlap Sultra (IBU WIWI). Lalu menanyakan apa boleh dan SAH?, bila dilakukan pengesahan domumen yang sudah terlanjur keluar?,. Namun, dengan tegas (WIWI) mengatakan bahwa semua dokumen yang ditandatangani Hj. Andi Nur Alam MPW., dinyatakan tidak SAH atau dianggap Ilegal.

“Kemarin hari senin mau lakukan pengesahan, dan menanyakan ke IBU WIWI bagaimana mekanismenya untuk pengesahan dokumen yang sudah terlanjur keluar?,. Namun dia bilang, yang namanya dokumen yang telah ditandatangani oleh Ir. Hj. Andi Nur Alam MPW., tidak SAH. Kecuali sebelumnya itu seperti Pak Siswadi, Abdul Azis, itu semua SAH. Karena sesuai mekanisme”, tegas ANSHAR selaku Kepala Bidang Pendaftaraan Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bombana.

BACA JUGA :  PARAH !!,, Kepala Disdukcapil Bombana Yang Baru, Tidak Diakui Kemendagri

Sambungnya, bahkan hari ini (Rabu, 6/Juni/2018) dari Dirjen langsung yang menelepon dan menegaskan bahwa semua dokumen yang keluar selama Ir. Hj. Andi Nur Alam MPW., menjabat sebagai Kadis dinyatakan BATAL atau tidak SAH.

Pernyataan tersebut Juga diperkuat oleh orang Kemendagri (WIWI) selaku Koordinator Lapangan untuk SULTRA melalui sambungan telepon.

Menurutnya, dia membenarkan sudah berkomunikasi secara intens pasca diputuskannya pelayanan oleh pusat untuk Disdukcapil Bombana. Bahkan dirinya pula membenarkan bahwa adanya pernyataan tegas kalau semua dokumen yang sudah keluar atau yang telah di Tanda Tangani Ir. Hj. Andi Nur Alam MPW., dinyatakan batal secara hukum dan ilegal.

“Karena ditandatangani oleh Pejabat yang tidak berwenang. Sebab, Dukcapil itu harus (SK) Menteri. Sementara Ibu Hj. Andi Nur Alam kan belum, tapi sudah menandatangani Dokumen. Jadi, otomatis tidak sah secara hukum”, tegas WIWI.

Tambahnya, sebenarnya aturanya itu sudah jelas, berdasarkan aturan yang ada. Yakni: Pasal 83a Undung-undang Nomor 24 Tahun 2013. Sementara regulasi dan mekanismenya tertera dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2015, uraianya.

menyikapi pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini, (WIWI) kembali menegaskan, “Yang bersalah itu Bupati. Sebab, dia yang melantik Kadisnya”,.

Adapun langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kemendagri, pihaknya akan menunggu Bupati, untuk segera membatalkan “SK” Ir. Hj. Andi Nur Alam MPW., yang telah dikeluarkannya. Sebab kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai.

“Dalam waktu dekat kami akan mengirim surat ke Bupati. Sebab, suratnya sudah disiapkan”, pungkasnya. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here