Beranda BOMBANA Diduga Maladministrasi, Kades Toari Bombana Dilaporkan Ketua BPDnya

Diduga Maladministrasi, Kades Toari Bombana Dilaporkan Ketua BPDnya

430
0
Situasi rapat di kantor Desa Toari Bombana kec Polbar terkait dugaan maladministrasi, Sabtu (29/9).
Situasi rapat di kantor Desa Toari Bombana kec Polbar terkait dugaan maladministrasi, Sabtu (29/9).

WONUABOMBANA.COM, POLEANG – Kepala Desa (Kades) Toari Bombana, (Sultra), Sutomo diduga telah melakukan maladministrasi atau dianggap keluar dari mekanisme/penyalahgunaan wewenang.

Menurut Bilal (Ketua BPD) Desa Toari Bombana, yang tidak lain adalah perangkat Sutomo (Kades), menyampaikan bahwa di Desa tersebut diduga telah banyak terjadi penyimpangan.

Dugaannya semakin kuat setelah masalah ini dilaporkan ke Ombudsman Rapublik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, alhasil, laporannya disahuti dan dilakukanlah investigasi dilapangan.

Nah, setelah Ombudsman turun tepatnya (18/April/2018) melakukan penyelidikan berdasarkan pokok aduan “Dugaan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa Toari Bombana dalam mengelolah Dana Desa (DD) T.A 2016 dan 2017”

Pihaknya menyimpulkan, terlapor terbukti melakukan tindakan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008.

Baca Juga : Jaga Kamtibmas, Kasat Binmas Bombana Mengimbau Masyarakatnya

Diantara poin aduan, pada saat Julaena selaku Sekretaris Desa setempat  pada saat diperiksa oleh Ombudsman menuturkan, Sekdes pernah menerima pengaduan masyarakat terkait pembangunan Pos Kamling yang tidak ada realisasinya, selanjutnya Sekdes melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan penjelasan Kepala Desa bahwa anggaran pembangunan Pos Kamling dialihkna ke Lomba Desa.

Selanjutnya, terkait dengan tanda tangan bukti penerimaan uang untuk kegiatan pelatihan keripik singkong, katanya bukan merupakan Tanda Tangannya dan tegasnya ia tidak pernah mengetahui sipa yang menandatanganinya.

Namun, usai rapat digelar dikantor Desa yang menghadirkan pemerintah dari Kecamatan, serta dari pihak keamanan Kapolsek Poleang Barat dengan anggota siaga penuh, Waratawan dari Wonuabombana.com menyambangi Rumahnya untuk konfirmasi.

Ibu Julaena saat ditemui mengatakan dengan tegas bahwa, dirinya tidak keberatan sama sekali terkait pemalsuan Tanda Tangannya. Sebab, dia paham betul tahun 2016 kemarin sangat banyak pengeluaran desa yang sifatnya mendadak sehingga Kepala Desa melakukan hal itu dan ia bisa memahaminya pungkasnya.

Kapolsek Poleang Barat IPDA Suhermin SH., dari pihak keamanan usai mengikuti rapat sabtu (29/9/2018) juga mengungkapkan, saat dirinya menerima surat dari Pemdes terkait agenda rapat, ia langsung berkoordinasi dengan pimpinannya (Kapolres), sekaligus menyampaikan analisa, dan meminta masukan.

Sehingga intruksi Kapolres terangnya, diharuskan dia turun langsung kelapangan beserta ke 12 anggotanya bahkan diperbantukan lagi dari Polsek Poleang dan Poleang Timur dengan masing-masing mewakili 5 orang per Polsek.

Pasalnya hemat IPDA Suhermin yang baru genap 8 bulan bertugas di Polbar, telah mengetahui karakter masyarakat setempat seperti apa. Tegasnya dirinya tidak mau terlalu percaya diri dan menganggap enteng masalah seperti halnya masalah BPD dengan Kades Toari Bombana.

“Masyarakat Poleang, bisa saja awalnya hanyalah masalah kecil. Namun, bila kita tidak segera menyikapinya bisa saja menjadi besar. Maka dari itu, saya tidak mau sampai kecolongan. Ini juga berdasarkan intruksi pimpinan demikian”, tegasnya.

Dirinya juga saat diberikan kesempatan dalam rapat untuk menyampaikan arahan, dia mengimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi dan mudah terpancing dengan masalah ini. Sebab, bisa jadi disini ada kepentingan antara BPD dan Kepala Desa.

Pada kesempatan lain, Sutomo menjelaskan bahwa terkait laporan ke Ombudsman, itu adalah selaku upaya untuk menghambat proses pembangunan yang dilakukan dalam Desa.

“Pada saat klarifikasi saya tidak membawa data dan dokumen terkait substansi laporan. Dan terkait laporan ke Ombudsman, itu adalah selaku upaya untuk menghambat proses pembangunan yang dilakukan dalam Desa. Kalau mengenai Tanda tangan bukan penerima, memang saya akui, tapikan sejak dilantik belum pernah saya mengikuti Bimtek terkait pelaporan keuangan, dan sayapun langsung menemui yang bersangkutan untuk konfirmasi”, jelas Sutomo Kades Toari.

Berdasarkan keputusan bersama saat rapat, diputuskan, pihak Kecamatan Poleang Barat, akan memanggil Ketua BPD (Bilal) dan Kepala Desa (Sutomo) untuk dipertemukan di Kantor Camat. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here