Beranda Pemerintah Bupati Bombana (H.Tafdil), di Duga Tabrak Aturan Kemendagri

Bupati Bombana (H.Tafdil), di Duga Tabrak Aturan Kemendagri

424
1
Ilustrasi Pemerintah Kabupaten Bombana
Ilustrasi Pemerintah Kabupaten Bombana

WONUABOMBANA.COM, KENDARI – Bupati Bombana H.Tafdil SE.MM, diduga telah menabrak Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Pasalnya telah melantik orang yang tidak memiliki SK dari Kemendagri. Sebab, yang diakui SK nya oleh Kemendagri adalah Sekdis Dukcapil (Firdaus S.Pd) bukanlah Ir.Hj.Andi Nur Alam MPW.

Menurut Kepala Disdukcapil Provinsi Sultra, H. Tafdil langsung melantik Ir.Hj.Andi Nur Alam MPW., tanpa menunggu SK dari Kemendagri dan hasilnya apa?, yang keluar SK nya yakni Firdaus, S.Pd., bukan Andi Nur Alam. Sehingga segala dokumen yang telah diteken Ibu Andi Nur Alam selama dia menjabat, dianggap batal secara hukum dan ilegal.

Bahkan tunjangan yang didapatkannya selama menjabat sebagai Kadis, diharuskan dia mengembalikan. Sebab, jabatannya sebagai Kadis dianggap ILEGAL. ini diperkuat setelah keluarnya Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.22-633 Tahun 2018 atas Nama Firdaus S.Pd., NIP: 1967 1231 1988 031123 Pangkat/Gol: Pembina Tk I (IV/b).

“Karena Bupati Bombana H.Tafdil sudah melanggar peraturan perundang-undangan melantik orang yang tidak seharusnya dilantik, maka turunlah tim dari Pusat untuk melakukan klarifikasi. Tepatnya hari kamis, 31 Mei 2018 bertempat dikantor penghubung Kabupaten Bombana di Kendari”, ungkap Kadis Disdukcapil Provinsi Sultra Dr. Ir. H. Ismail Lawasa, MT.

BACA JUGA :  Dokumen Disdukcapil Bombana Yang Baru, "Tekennya" di Anggap ILEGAL

Akan tetapi hasil dari pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Pusat dari Kemendagri yang diwakili oleh Ibu Wiwi beserta staffnya, Bupati Bombana H.Tafdil didampingi Kepala Kantor Perwakilan/penghubung Bombana di Kendari, Kadis Provinsi H. Ismail Lawasa dan dua orang staffnya, tidak membuahkan hasil sesuai apa yang diharapkan.

Pasalnya, kata H. Ismail Lawasa, apa yang disarankan oleh Dirjen Dukcapil Pusat dari Kemendagri tidak diindahkan oleh H.Tafdil. Bahkan katanya, secara tegas mengatakan tidak akan melakukan pelantikan ulang atau melantik Firdaus meskipun itu adalah orang yang diakui oleh Kemendagri.

“Dalam pertemuan tersebut secara tegas Bupati Bombana H.Tafdil mengatakan tidak akan melantik kembali. Bahkan beliau bersedia menerima semua konsekuensi yang akan dilakukan oleh pusat. Walaupun itu pemutusan atau Off Server Adminduk Disdukcapil Bombana. Itupun ditanya berulang kali oleh Ibu Wiwi selaku Koordinator untuk Sultra dari Kemendagri, dan jawabanya tetap sama. Sehingga pada tanggal 31-Mei-2018 sebenarnya sudah diputuskan (blokir) untuk semua bentuk pelayanan di Disdukcapil Bombana”, ujar Kadis Dukcapil Provinsi di Kediamannya, (Senin, 11 Juni 2018).

Sehingga merujuk dari itu, Pada hari rabu (6-Juni-2018) berangkatlah Kadis Dukcapil Provinsi Sultra ke Jakarta untuk selanjutnya bertemu Dirjen Dukcapil dari Kemendagri untuk melaporkan kejadian tersebut serta menerima apa Instruksi selanjutnya dari Dirjen Kemendagri itu sendiri.

“Hasil dari pertemuan saya dengan Dirjen Dukcapil (Kemendagri), pada hari Jum’at, 8 Juni 2018, beliau secara tegas mengatakan kita akan mengikuti sesuai dengan prosedur. Dan saya tidak lagi diperintahkan untuk memediasi, melainkan tinggal memonitor saja”, tegasnya.

Sambungnya, sehingga langkah yang akan ditempuh oleh Kemendagri yakni dalam waktu dekat akan mengirimkan surat teguran ke Bupati Bombana H.Tadil SE.MM., Surat teguran pertama bila tidak diindahkan dalam waktu 14 hari, maka akan menyusul surat teguran ke 2 dan ke 3 dengan estimasi waktu yang sama.

Dan bila mana dari surat teguran 1, 2 dan 3 masih juga tidak diindahkan maka, Bupati Bombana akan segera di non aktifkan selam 3 Bulan dan di sekolahkan dipusat. Akan tetapi kalau sudah disekolahkan tetap saja tidak mau mengikuti peraturan yang ada atau melantik Firdaus S.Pd menjadi Kadis Dukcapil Bombana, maka dari Kemendagri barulah akan me-non aktifkan Bupati Bombana secara permanen, Jelas Kadis Disdukcapil Provinsi.

Sebagai acuan, aturan yang mengatur keabsahan polemik “Pembatalan” pelantikan Kadis Disdukcapil Kabupaten Bombana adalah sbb: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Jakarta 5 februari 2018 Kepada Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara, Berkenaan dengan surat Bupati Bombana Nomor 821/53 Tanggal 16 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Pelantikan, dengan hormat disampaikan hal-hal diantaranya mencakup 8 poin

Beberapa diantaranya, pada poin (5) berbunyi: Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana diharapkan Saudara Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.

Poin ke (7) berbunyi: Apabila ternyata pelaksanaan pengisisan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini akan dibatalkan dan segala Kebijakan Bupati Bombana terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak SAH.

Adapun menyikapi soal tanggapan masyarakat kedepan bila ini tidak secepatnya ada penyelesaian, dan bilamana masyarakat melakukan demonstrasi, juga tidak bisa disalahkan. Sebab, masyarakat memang dalam hal ini yang dikorbankan. Jadi kata Kadis Provinsi H.Ismail Lawasa, yang bertanggung jawab harusnya Kepala Daerah setempat yakni Bupati dari Dinas Dukcapil Provinsi hanya memediasi, katanya.

Hanya saja Kadis Provinsi menyayangkan dengan sikap Bupati Bombana (H.Tafdil) pasalnya, dalam pertemuan (Kamis, 31 Mei 2018) kemarin, secara tegas H.Tafdil mengatakan bila ada masyarakat yang ingin demonstrasi terkait dimatikanya Pelayanan Server Adminduk dari Pusat untuk Disdukcapil Bombana, silahkan katanya pergi ke Jakarta, Pungkasnya. (w/b)

Pewarta : SUMARDIN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here