Beranda ASPIRASI Banyak Gunung Kabaena Gundul, Amsar: Bupati Bombana Tidak ada Perhatian

Banyak Gunung Kabaena Gundul, Amsar: Bupati Bombana Tidak ada Perhatian

146
0
Koalisi Barisan Muda Pulau Kabaena Bersatu (KBMPKB), Senin (26/8/2019).

WONUABOMBANA.COM, KABAENA – Kepulauan Kabaena yang berada di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, jadi sorotan Koordinator Lapangan Koalisi Barisan Muda Pulau Kabaena Bersatu (KBMPKB) Senin (26/8/2019), Muhammad Amsar S.Sos., menyoroti tidak adanya keberpihakan Bupati Bombana (H. Tafdil) di Pulau Kabaena atas pengrusakan Hutan dan lingkungan.

Ketua Pusat Kajian Advokasi dan Tambang (Pukat) Sultra itu juga menegaskan, sudah seharusnya selaku orang nomor satu di Wonua ini bisa menekankan kepada semua pengusaha tambang yang ada di Pulau Kabaena agar melakukan reboisasi atau penanaman ulang kayu-kayu yang telah mereka rusak dan diambil hasil buminya.

Padahal, kata Aktivis senior kelahiran Tokotu’a ini bila dikaji dari azas manfaat yang ditimbulkan dengan hadirnya tambang, malah jauh dari kata kesejahteraan. Justru yang ada menimbulkan kesengsaraan nyata dan dampak lingkungan dimana-mana.

“Dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah tau bagaimana itu uang tambang. Orang tua saya membiayai hidup dan sekolah saya dulu bukan dari uang tambang. Melainkan uang gula merah dari pohon Enau dan hasil Cengkeh”, bebernya.

Baca Juga : Syahbandar Kabaena Pastikan, Tidak Ada Lagi Pemuatan Besi Smelter

Dia memberikan salahsatu contoh, seperti halnya Perusahaan Timah yang berada di Kecaman Kabaena Barat, limbahnya langsung kelaut. Belum lagi kalau malam hari, mobil operasional mereka parkir disekitar halaman sekolah. Sehingga keesokan harinya bila memanaskan mesin, mengganggu aktifitas proses belajar/mengajar sekolah.

Jadi keberpihakan yang dimaksud disini, lanjut Amsar, bukan hanya normatif diangka-angka saja. Melainkan ada terobosan baru berdasarkan kekayaan alam yang dimiliki Pulau Kabaena untuk segera dijadikan dana guna pembangunan Infrastruktur jalan misalnya atau lain-lain tanpa harus mengganggu uang penghasilan paerah (PAD) yang memang dananya terbatas.

“Kalau hanya terpaku dikeberpihakan normatifnya saja, semua orang bisa jadi Bupati. Karena siapapun pemimpinnya, pasti membangun. Tapi yang kita maksud disini, Bupati harus lihai melihat kebutuhan Daerah tanpa selalu terpaku dari dana yang ada”, pungkasnya. (w/b)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here